Kivlan Zen Akan Buka Aib SBY, Demokrat Sarankan Tak Tambah Musuh

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mayor Jenderal TNI (purn) Kivlan Zen ditemui seusai menjadi penceramah subuh di Masjid Annur, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta, Sabtu, 23 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Mayor Jenderal TNI (purn) Kivlan Zen ditemui seusai menjadi penceramah subuh di Masjid Annur, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta, Sabtu, 23 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyarankan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purn) Kivlan Zein tidak menambah musuh dan lawan untuk dirinya sendiri. Menurut Ferdinand, musuh dan lawan Kivlan yang ada pun belum bisa dia lawan hingga sekarang.

    Ia mempertanyakan motif Kivlan turun ke jalan berdemonstrasi belakangan ini. "Kami hormati Pak Kivlan masih mau turun ke jalan di usia senjanya,” kata Ferdinand ketika dihubungi, Senin, 13 Mei 2019. Pihaknya menghormati aktivitas Kivlan itu apa pun motifnya. Namun yang penting, kata dia, Kivlan tak bertingkah seperti anak kecil yang merengek kalah main dan main ancam bakal mengadu.

    Baca: Bantu SBY Selama Presiden, Kivlan Zen: Tanpa ...

    Aktivitas Kivlan belakangan ini, kata Ferdinand, melahirkan pertanyaan. “Benarkah Kivlan ingin mencari kebenaran atau memang punya motif lain di balik turunnya ke jalan?"

    Perseteruan Kivlan dengan Demokrat ini bermula setelah Kivlan menyebut partai itu dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak memiliki kelamin yang jelas dalam politik. Kivlan juga menyebut SBY ingin menghalangi Prabowo Subianto menjadi calon presiden.

    Andi Arief kemudian mengungkap latar belakang Kivlan menjalankan bisnis penggalangan massa. Kivlan disebutnya mengorganisir Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa, sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998, yang berakhir dengan Tragedi Semanggi.

    Baca: Tim Wiranto, Kivlan Zen: Mirip Pemerintah Soekarno dan Soeharto

    Kivlan mengancam akan membuka aib SBY jika kader Demokrat terus menanggapi pernyataannya. Kivlan juga meminta Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief bertanya kepada SBY tentang peristiwa pada 7 Oktober 1982 di Infantery Advance Corps atau sekolah lanjutan perwira,  Fort Benning, Georgia. "Kenapa dia melarikan diri tiga hari dari kampus?"

    Tak jelas apa yang dimaksud Kivlan Zen. Ferdinand juga tak menjelaskan, tetapi dia mengklaim  itu bukanlah aib. "Cuma ngancam soal masa lalu SBY di Fort B sekolah lanjutan Amerika, itu bukan aib. Biasa itu tentara tangguh dan berani melakukan hal-hal yang berani," kata Ferdinand.

    Kivlan punya rekam jejak menarik dalam jagat politik Indonesia. Pada Juni 2008, Kivlan sempat mendeklarasikan diri menjadi calon presiden dengan misi utama mendorong pembangunan pertanian dan energi terbarukan. 

    Agar cocok dengan ramalan Joyoboyo mengenai pemimpin Nusantara, ketika itu Kivlan sempat mengubah namanya menjadi Sutiyogo. Dia juga mengaku memiliki senjata pamungkas berupa keris tujuh lekuk setengah meter dari besi kuning, bernama Satrio P. Ketika ditanya reporter  Majalah Tempo, apakah P itu berarti Piningit, Kivlan berujar "Biar orang lain menafsirkan, nanti geger Indonesia."

    Pada 1998, Kivlan membuat kehebohan lain. Ketika itu, dia mengaku diperintahkan oleh Wiranto untuk membantu milisi sipil yang dipersenjatai, yang kemudian dikenal dengan nama Pasukan Pengamanan (PAM) Swakarsa. Bukunya tentang topik ini berjudul "Konflik dan Integrasi TNI AD" terbit pada Juni 2004 dan diedit oleh politikus Gerindra Fadli Zon. Ketika meluncurkan buku ini, Kivlan minta Wiranto mengembalikan uangnya sebesar Rp 5,7 miliar yang terpakai untuk pembiayaan PAM Swakarsa.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.