Soal Rencana Bikin Tim Hukum Nasional, BPN Prabowo: Copot Wiranto

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, usai mengunjungi Kantor Pusat PT ADHI Karya, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, usai mengunjungi Kantor Pusat PT ADHI Karya, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno, Andre Rosiade menilai pernyataan Wiranto yang ingin menyaring ucapan tokoh dengan membredel media melalui Tim Hukum Nasional, dan orang yang memprovokasi adalah pernyataan yang menimbulkan kegaduhan baru. "Pemerintah di bulan suci Ramadan ini bukan mengeluarkan pernyataan yang sejuk tapi cenderung menakut-nakuti, menimbulkan kegaduhan baru, dan cenderung pernyataannya bermental otoritarian," kata Andre, Senin, 6 Mei 2019.

    Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini, pemerintah ingin mencoba untuk menakut-nakuti rakyat supaya rakyat tidak bersuara dan ingin menakut-nakuti media supaya tidak dibredel.

    Baca: Wiranto: Tim Hukum Nasional Hadapi Upaya Delegitimasi Pemilu

    Pernyataan Wiranto, kata dia, bernada otoritarian dan tidak sejalan dengan janji politik Jokowi pada 2014. “Saran saya, Pak Wiranto dicopot saja.”

    Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Miko Ginting, berpendapat senada. Ia menilai langkah Wiranto berlebihan. "Dan berujung pada polemik baru yang tidak perlu," kata dia, Senin, 6 Mei 2019.

    Baca: Wiranto Bentuk Tim Hukum Nasional, Sandiaga ... 

    Miko mengatakan penegakan hukum juga harus dilakukan pada koridor penegakan hukum yang konstitusional, artinya mengembalikannya kepada penegak hukum. Jika memang dianggap sebagai tindak pidana, sudah ada mekanisme sistem peradilan pidana yang seharusnya menanggapi hal itu.

    Simak Kembali: Dua Tim Purnawirawan TNI Hadang Prabowo di Pilpres 2019

    "Tidak perlu membentuk tim seperti ini yang tidak jelas dasar kewenangannya." Tim Hukum Nasional, ujar Miko, malah memperbesar kecurigaan bahwa pemerintah semakin represif dan kebal terhadap kritik.


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.