Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lokasi Pemindahan Ibu Kota, Ini Kota-kota yang Dianggap Layak

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan terminal Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 8 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan terminal Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 8 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana melakukan pemindahan ibu kota ke luar Jawa saat memimpin rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Jokowi menjatuhkan pilihannya ini ketika disodori tiga alternatif oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yaitu ibu kota tetap di Jakarta, di Jabodetabek, atau di luar Pulau Jawa.

Baca: Di Balik Keputusan Jokowi Pilih Pengganti Ibu Kota di Luar Jawa

Dari ketiga alternatif tersebut, Jokowi memilih alternatif terakhir untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. "Kalau saya, alternatif satu dan dua sudah tidak," katanya.

Pemindahan ibu kota, kata Jokowi, bukan wacana baru. Sejak era presiden pertama, Soekarno hingga era-era presiden lainnya gagasan itu selalu timbul tenggelam. Padahal ia meyakini pemindahan Ibu Kota dapat menjadi antisipasi perkembangan negara pada masa yang akan datang.

"Saya kira kita contohkan banyak sekali, baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan. Kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," ujarnya.

Sejauh ini, terdapat beberapa kota yang sempat disebut-sebut cocok sebagai lokasi ibu kota baru:

1. Palangka Raya

Kota seluas 2.679 kilometer persegi di Kalimantan Tengah ini sempat disebut-sebut sebagai Ibu Kota baru di era Presiden Soekarno. Saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957, Soekarno menyatakan ingin merancangnya menjadi ibu kota negara. Hal itu menurut Bung Karno sudah tertuang dalam masterplan yang ia buat sendiri dalam pembangunan kota tersebut pada masa kemerdekaan.

Selain itu dalam laporan milik Tim Nawa Cipta, Bappenas, pada tahun 2018 lalu, bersama kawasan tengah pantai utara Pulau Jawa (Indramayu, Cirebon, Brebes), Palangka Raya menjadi lokasi yang disarankan menjadi lokasi ibu kota.

2. Jonggol

Di era kepemimpinan Soeharto, gagasan pemindahan ibu kota muncul kembali dengan mengusulkan daerah Jonggol, Bogor, Jawa Barat, sebagai ibu kota negara. Jonggol memang memiliki lahan kosong yang cukup luas. Jaraknya yang hanya 60 kilometer dari Jakarta pun relatif mudah dijangkau. Ini juga membuat Jonggol dianggap pilihan yang paling realistis untuk lokasi ibu kota.

Menurut penilaian Bappenas dalam laporan Tim Nawa Cipta, daerah Jonggol yang termasuk di kawasan daratan tengah Barat Pulau Jawa, memiliki skor yang tergolong baik yakni 148. Skor ditentukan oleh posisi strategis secara geografis dan dikaitkan dengan kondisi fiskal. Skor terendah di Pulau Jawa ada di wilayah pantai timur Jawa, tertinggi di pantai utara kawasan tengah.

3. Jawa Barat

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan wilayah Jawa Barat bagian utara atau timur menarik sebagai calon ibu kota baru. Airlangga mengatakan kajian ibu kota negara yang baru menarik dikaji terkait dengan era digitalisasi. Calon ibu kota itu harus dipikirkan sejak sekarang menuju Indonesia 2045.

“Studi (ibu kota) di Kalimantan masih bisa dikaji lagi, mana tempat lain yang lebih efisien,” katanya di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Senin, 29 April 2019.

Airlangga mengatakan, Jawa Barat merupakan daerah yang ekonominya berbasis industri hingga mencapai hampir 40 persen. Ia menyebut Karawang, Bekasi, dan Purwakarta sebagai Detroit versi Indonesia, pengekspor produk otomotif dan elektronik. Selanjutnya ia menyebut wilayah Indramayu, yang sudah ditopang infrastruktur Bandara Internasional Kertajati.

4. Mamuju

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menyatakan Mamuju, Sulawesi Barat, menjadi Kota yang tepat sebagai ibu kota baru. Alasannya karena kota ini berada di tengah-tengah negara.

"Kebanyakan (negara tetangga) mengambil tempat yang persis di tengah negara. Tahu tidak kota apa yang persis di tengah Indonesia? Mamuju," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 25 April 2017.

Ia menjelaskan, sejumlah negara tetangga memilih ibu kota di tengah negara karena dianggap strategis. Lebih jelasnya, dengan ibu kota berada di tengah negara, pemerintah lebih mudah membagi perhatian ke wilayah-wilayah lainnya alias lebih adil.

Baca: Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota, Bagaimana Nasib Jakarta?

5. Kalimantan

Andrinof Chaniago yang sempat menggawangi Tim Visi Indonesia 2033, pada 2013 lalu menyebut Kalimantan adalah lokasi yang baik untuk memeratakan pembangunan. Ia menyebut Kalimantan sebagai ibu kota dapat memanfaatkan potensi air dan sumber daya alam lain di sana, mempercepat pembangunan di Indonesia Timur, menciptakan mesin penggerak keseimbangan antar wilayah dalam pertumbuhan ekonomi, dan pemanfaatan lahan menganggur, dan lainnya.

FIKRI ARIGI | FRISKI RIANA | ANWAR SISWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

2 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan perkembangan kasus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

4 jam lalu

Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.  Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengumumkan Perpres kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Tempo/Tony Hartawan
Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu


Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.


Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

4 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.


Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

5 jam lalu

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menunjukkan bukti surat terima laporan ke Direktorat Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. JATAM melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi keputusan pencabutan ribuan Ijin Usaha Pertambangan dan menerbitkan kembali IUP dan Hak Usaha Guna perkebunan kelapa sawit dari 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024


Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

6 jam lalu

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 10 nama kandidat pimpinan KPK yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 2 September 2019. TEMPO/Friski Riana
Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?


Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

6 jam lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?


Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

7 jam lalu

Suasana pertemuan saat Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Subekti
Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?


Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya


Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.