Kapolrestabes: Bentrok Ormas Bandung karena Salah Paham

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi tawuran/perkelahian penganiayaan. Shutterstock

    Ilustrasi tawuran/perkelahian penganiayaan. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polrestabes Bandung Komisaris Besar Irman Sugema menjelaskan penyebab bentrok ormas di Bandung yakni Manggala dan Pemuda Pancasila karena salah paham.

    Baca juga: Polisi Kantongi Identitas Pelaku Bentrokan Dua Ormas di Gandaria

    "Ada salah paham terkait dengan masalah penyewaan (leasing) kendaraan bermotor. Itu sedang kita dalami dan Polrestabes Bandung sudah membuat tim reskrim khusus menanggapi kasus ini," kata Irman di Balaikota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Kamis.

    Walaupun demikian, Irman mengatakan, telah mempertemukan pimpinan kedua belah pihak untuk mencari titik terang permasalahan tersebut. Ia mengatakan hasilnya kedua pihak sepakat untuk berdamai untuk menjaga suasana masyarakat yang kondusif.

    "Mereka menyadari, kemudian kepada bawahannya mereka menjelaskan permasalahan ini akan ditangani oleh pihak kepolisian," kata dia.

    Kepolisian juga telah melakukan patroli gabungan dengan dukungan Kodim 0618/BS atas beredarnya isu bahwa Kota Bandung tidak aman.

    "Dan sampai saat ini kita sudah banyak mendapat apresiasi bahwa Kota Bandung aman dan kondusif, itu adalah kerjasama semua pihak dan ormas," katanya.

    Baca juga:  Polisi Sebut Bentrokan Antarkelompok di Gandaria Tidak Ada Korban

    Selain itu ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menahan diri setelah mendengar kabar bentrok ormas di Bandung, apalagi saat ini masih dalam suasana pesta demokrasi, meskipun permasalahan ormas tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2019.

    "Ini tidak ada kaitannya dengan pemilu, tetapi murni ini masalah salah paham penanganan masalah penyewaan," katanya.*


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.