TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara terkait seruan people power yang digaungkan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
Baca juga: Akbar Tandjung Kritik Ancaman People Power Amien Rais
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan dalam pemilu 2019 ini semua pihak harus menghormati pilihan rakyat. Masyarakat juga harus menghormati kerja penyelenggara pemilu, KPU, selaku institusi yang berwenang melakukan penghitungan dan pengumuman hasil pemilu.
"Muhammadiyah percaya dengan perangkat perundang-undangan dan mekanisme pemilu yang sudah menjadi koridor bersama dalam kontestasi pemilu," ujar Haedar dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Kamis 18 April 2019.
Oleh sebab itu, ujar Haedar, jika dalam pelaksanaan pemilu ada hal-hal yang menjadi masalah atau persengketaan pemilu, Muhammadiyah menilai satu satunya jalur yang harus ditempuh pihak yang merasa dirugikan tak lain jalur hukum dan dijamin konstitusi.
"Kami percaya elite politik, masyarakat, dan kekuatan yang ada di tubuh bangsa ini, termasuk mereka yang berkontestasi tidak akan menggunakan usaha mobilisasi massa atau di luar jalur konstitusi yang dapat mencederai proses demokrasi yang sudah dilalui," ujarnya.
Haedar menuturkan Muhammadiyah percaya tak akan ada yang berusaha menggunakan jalur di luar hukum jika tak puas dengan pemilu karena menilai bangsa Indonesia sudah cukup dewasa. Indonesia pun telah menjalani proses pemilu setidaknya 12 kali.
Baca juga: Kata Ma'ruf Amin Soal Ancaman People Power dari Amien Rais
"Sehingga dengan berbagai riak atau pernyataan yang sifatnya politik seperti itu hanya bagian dinamika saja," ujarnya.
Muhammadiyah, ujar Haedar, berharap semua komponen bangsa mengawal proses pemilu sampai pengumuman hasilnya berdasar konstitusi yang berlaku.
"Termasuk jika ada masalah juga tetap menggunakan jalur konstitusi," ujarnya.
