TEMPO.CO, Jakarta - Para sekretaris jenderal koalisi pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menagih janji netralitas yang dijanjikan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Pemilihan Umum 2019. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, netralitas dua institusi ini sangat penting serta menjadi ujian dalam menjunjung demokrasi dan supremasi sipil.
Baca: Adik Ahok Unggah Foto Bersama Prabowo, Begini Reaksi Netizen
"Ini adalah ujian bagi kepolisian dan TNI dalam menjunjung tinggi demokrasi, dalam menjunjung tinggi supremasi sipil, dan dalam berdiri atas semua golongan, semua partai, dan semua calon presiden," kata Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam, 15 April 2019.
Hal ini disampaikan Muzani saat menggelar konferensi pers bersama tiga sekretaris jenderal partai koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga lainnya. Turut hadir bersama Muzani yakni Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal.
Hadir pula koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Uno-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan juru kampanye nasional Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria.
Muzani menyebut ujian terhadap netralitas TNI dan Polri tidaklah ringan lantaran ada godaan kekuasaan. Dia pun berharap TNI dan Polri tak tergoda dengan ujian dan iming-iming apa pun. Kami tetap percaya dan yakin netralitas TNI dan Polri adalah hal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap personel TNI Polri di manapun berada," ujarnya.
Perihal netralitas TNI-Polri ini juga baru saja diserukan kembali oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam rapat koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019 di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Kemananan, Jakarta pada Senin siang, 15 April.
Rapat dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kejaksaan Agung, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan. Rapat juga dilakukan bersama sejumlah kepala lembaga yang berkaitan dengan pemilu.
Baca: Bantah Prabowo, Menteri Airlangga Klaim Tak Ada Deindustrialisasi
Perihal netralitas ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah mengeluarkan surat telegram bernomor K/DEN-04/III/2019/DIVPROPAM tertanggal 20 Maret 2019 dan ditujukan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah di Indonesia. Dalam telegramnya, Tito menginstruksikan agar seluruh jajaran kepolisian netral di Pemilu 2019.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI
