TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan orang yang mengaku tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Sinergi Badan Usaha Milik Negara menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada calon wakil presiden Sandiaga Uno. Ketua Steering Committee FSP BUMN, Achmad Yunus, mengatakan, rekomendasi itu merupakan hasil dari rapat kerja nasional ke-V yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada 27-29 Maret 2019.
Baca juga: Lari Pagi Di Bali, Sandiaga Salami Pendukung Jokowi
"Menolak penempatan anggota tim sukses, relawan, atau kelompok pendukung pemenangan calon presiden serta partai politik pada organ-organ perusahaan, baik sebagai direksi, komisaris, atau dewan pengawas," kata Yunus saat membacakan rekomendasi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2019.
Yunus mengklaim acara ini bukan bentuk deklarasi dukungan kepada Sandiaga dan pasangannya, Prabowo Subianto. Dia mengklaim juga berusaha menghubungi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tetapi belum bersambut.
Adapun dalam acara ini hadir Sandiaga Uno, pengusaha Bosowa Corp Erwin Aksa, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, dan mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu.
Sandiaga mengatakan akan menempatkan pejabat BUMN sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Dia berjanji bakal merekrut orang-orang terbaik untuk mengisi jabatan-jabatan di perusahaan milik negara ini.
"Siapa pun yang memiliki komitmen, prestasi, harus diberikan kesempatan, bukan malah anggota timses," kata Sandiaga di lokasi yang sama.
Selain itu, Yunus juga menyerukan komitmen netralitas BUMN dengan menolak segala bentuk penggunaan sumber daya BUMN untuk kepentingan elektoral pasangan calon tertentu di Pemilihan Umum 2019 ini. Dia juga merujuk pada dugaan mobilisasi karyawan BUMN dalam perayaan puncak ulang tahun BUMN 13 April mendatang yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional.
"Kami menyerukan kepada seluruh karyawan BUMN agar jangan mau diajak menghadiri atau diperintahkan direksi kalian apabila untuk kepentingan politik. Misalnya untuk tanggal 13, dan kami menyerukan kepada seluruh direksi jangan represif," kata Yunus yang mengaku merupakan karyawan BUMN Perum Jasa Tirta I ini.
Kegiatan yang dimaksud Yunus ini sebenarnya telah diundur. Acara yang tadinya disebut menjadi puncak perayaan perusahaan-perusahaan pelat merah yang berulang tahun pada bulan Februari-Mei itu diundur hingga setelah pemilihan presiden.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Hari Sampurno belum memastikan kapan dan di mana lokasi acara itu nantinya. Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Soemarno juga menampik acara itu terkait dengan pengerahan massa untuk menghadiri kampanye akbar calon presiden 01 di Gelora Bung Karno pada hari yang sama.
Baca juga: Kata Sandiaga Soal People Power yang Diserukan Amien Rais
Yunus juga menyampaikan rekomendasi lainnya, yakni meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekruitmen direksi BUMN mengingat banyaknya direksi BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, memprioritaskan penunjukan direksi BUMN dari karyawan karier, merekomendasikan presiden terpilih menempatkan fungsi pengurusan BUMN secara kelembagaan bukan kementerian, dan mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bisnis BUMN.
Yunus mengklaim federasi ini terdiri dari 38 serikat pekerja perusahaan di lingkungan BUMN. Dia juga mengklaim memiliki sekitar 100 ribu anggota di seluruh Indonesia.
