Komnas HAM Minta Pemerintah Pulangkan WNI di Suriah

Reporter

Editor

Amirullah

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah segera memulangkan warga negara Indonesia yang berada di Suriah. Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengatakan sudah tugas pemerintah melindungi warga negara apapun resikonya.

Baca: Komnas HAM Sayangkan Isu Papua Tak Dibahas di Debat Capres

"Kewajiban konstitusi kita melindungi warga negara apapun resiko dari warga negara tersebut. Kalau mau dipulangkan, ya, dipulangkan," kata Anam di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2019.

Sebelumnya, dilaporkan puluhan WNI berada di antara ribuan petempur asing kelompok Islamic State (ISIS) yang kini menempati kamp pengungsi Al-Hol, di Suriah Timur. Mereka meninggalkan kantong terakhir ISIS di Baghuz, Suriah, yang telah digempur oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Saat ini, pemerintah tengah mengkaji kebijakan mengenai wacana pemulangan WNI tersebut. Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, kajian tersebut melibatkan lembaga keamanan dan pertahanan. Beberapa di antaranya, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelejen Negara, dan TNI.

Anam mengatakan pemerintah sebenarnya tak perlu khawatir para WNI itu sudah terpapar paham terorisme. Menurut dia, BNPT telah didesain untuk melakukan deradikalisasi dan kontraterorisme. "Bahwa soal mereka bisa mengalami deradikalisasi atau tidak, itu tergantung kemampuan," katanya.

Baca: Komnas Nilai Jokowi dan Prabowo Luput Soal HAM di Debat Capres

Anam menganggap menerima kepulangan WNI tersebut juga bisa memberikan keuntungan buat pemerintah. Dia mengatakan para WNI itu dapat menjadi informan terkait jaringan terorisme di Indonesia.






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

13 jam lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

1 hari lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

2 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Muhadjir: Tak Ada WNI Jadi Korban Banjir Pakistan, Termasuk Ribuan Pelajar

2 hari lalu

Muhadjir: Tak Ada WNI Jadi Korban Banjir Pakistan, Termasuk Ribuan Pelajar

Menko PMK Muhadjir Effendy yang ditugaskan Jokowi ke Pakistan mengatakan, tidak ada WNI yang menjadi korban banjir di negara itu.


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

4 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

4 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

4 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Jumlah Korban Perahu Migran Terbalik Bertambah Jadi 94 Orang

5 hari lalu

Jumlah Korban Perahu Migran Terbalik Bertambah Jadi 94 Orang

Jumlah korban tewas akibat tenggelamnya perahu pembawa migran dari Lebanon bertambah menjadi 94 orang


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

6 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.


Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

9 hari lalu

Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat, disebut lelah karena terus menerus menjalani pemeriksaan oleh polisi.