Komnas HAM Sayangkan Isu Papua Tak Dibahas di Debat Capres

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Amiruddin Al Rahab berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua, di kantornya, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018. Tempo/Syafiul Hadi

    Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Amiruddin Al Rahab berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua, di kantornya, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyayangkan isu keamanan dan pemerintahan di Papua luput dalam pembahasan di debat calon presiden keempat. Padahal, isu Papua sangat beririsan dengan tema debat keempat yang membahas ideologi, pemerintahan, keamanan dan pertahanan juga hubungan internasional.

    Baca juga: Menjelang Pemilu, TNI Bantu Polri Kejar Kelompok Bersenjata Papua

    “Kalau kita lihat Undang-undang semestinya persoalan Papua itu terbicarakan dalam debat kemarin. Karena Papua itu bersangkut dengan diplomasi, dengan pertahanan dan bersangkut dengan keamanan juga pemerintahan,” ujar Amiruddin pada jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 1 April 2019.

    Ia pun mengatakan, tidak adanya diskursus mengenai persoalan Papua dalam setiap debat kandidat, membuat masyarakat tidak mengetahui apa langkah para calon presiden dalam menangani permasalahan di Tanah Papua.

    Padahal, permasalahan Papua seperti keamanan dan pemerintahan hingga saat ini belum terpecahkan oleh pemerintah.

    “Apakah akan seperti-seperti ini saja atau ada yang baru. Kita berharap lebih baik di Papua.,” kata dia.

    Berdasarkan liputan Majalah Tempo edisi Senin, 1 April 2019, operasi militer di kawasan Nduga, Papua masih berlangsung. TNI masih melakukan penjagaan di sejumlah akses ke Nduga. Selain itu, ribuan masyarakat Nduga yang menjadi korban konflik tersebut hingga kini masih berada di dalam pengungsian di Wamena.

    Baca juga: Jokowi Perintahkan Selesaikan Kelompok Bersenjata di Papua

    Menurut Amiruddin permasalahan seperti dampak konflik tersebut harus disikapi secara serius oleh calon presiden mendatang. “Salah satunya adalah menghadapi perlawanan kelompok bersenjata, apa rencana strategis yang akan dibuat. Kita kan gak tahu apa. Mungkin itulah PR nya,” ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.