Kemenhub Gelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Tual Maluku

Kemenhub menggelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan, pada 4-8 April 2019 di Tual, Maluku.

INFO NASIONAL --  Sebanyak 250 orang yang berasal dari berbagai kecamatan di sekitar Maluku mengikuti kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang digelar Kementerian Perhubungan pada  4—8 April 2019 di Tual, Maluku.

"Pemerintah terus berupaya memberikan program pendidikan dan pelatihan secara gratis tidak hanya untuk masyarakat di wilayah barat, tapi juga masyarakat wilayah timur sehingga akan tercipta peningkatan daya saing masyarakat Indonesia," kata Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tual Yahya Usia.

Penyelenggaraan DPM di Tual merupakan salah satu tindak lanjut dari arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika melakukan kunjungan ke Tual, Maluku, 27 Maret 2019. Saat itu, Budi bertemu dan mendengarkan aspirasi para nelayan di Pelabuhan Tual. Dalam kesempatan itu, Budi mengatakan akan memberikan pelatihan keselamatan dan pembuatan perizinan kapal nelayan gratis kepada para nelayan.

Peserta diklat ini adalah masyarakat dan nelayan yang berasal dari Kecamatan Pulau Dullah Utara, Pulau Dullah Selatan, Tayando Tam, Pulau-Pulau Kur, dan Kur Selatan dengan memperhatikan persyaratan minimum yang harus dipenuhi calon peserta sesuai dengan peraturan yang ada.

Adapun materi  yang diberikan dalam kegiatan DPM ini meliputi pelatihan basic safety training (BST) khusus kapal layar motor dan Diklat Kapal Tradisional Penangkap Ikan di bawah GT 35 dengan daerah pelayaran maksimal 60 mil (SKK 60 mil) untuk bagian dek serta bagian mesin.

Kegiatan DPM ini diselenggarakan atas kerja sama antara Kantor UPP Tual dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong. Menurut Yahya, Kantor UPP Tual bertindak sebagai pihak penerima berkas dan verifikator seleksi administrasi calon peserta DPM kapal layar motor dan penerbit sertifikat surat keterangan kecakapan (SKK) 60 mil bagi pelaut kapal tradisional.

Sedangkan BP2IP Sorong bertindak sebagai pihak penyelenggara dan penerbit sertifikat keterampilan pelaut (certificate of proficiencies) bagi peserta diklat yang dinyatakan lulus diklat.

Yahya menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pembagian pas kecil untuk kapal di bawah GT 7 serta melaksanakan pelayanan sertifikasi, pengukuran pendaftaran, dan status hukum kapal kepada para nelayan di wilayah kerjanya.

Ia berharap para peserta bisa mengikuti diklat ini dengan sebaiknya agar ilmu yang didapat bisa dimanfaatkan dalam menunjang pekerjaan mereka sehari-hari di laut. (*)






Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

1 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

Gapasdap menyatakan belum bisa menyikapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diumumkan oleh Kemenhub sampai mendapat data lengkapnya.


Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

1 hari lalu

Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ditandatangani pada 28 September 2022.


Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

1 hari lalu

Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

Gapasdap berharap dalam tiga hari ke depan atau pada Jumat, 30 September 2022, ketentuan baru tarif angkutan penyeberangan sudah bisa berlaku.


Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

1 hari lalu

Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

Khoiri Soetomo membeberkan hasil pertemuan Gapasdap dengan Kemenhub.


Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

3 hari lalu

Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

SPAI dan perwakilan pengemudi ojol terakhir kali mengantarkan surat ke Kantor Kemenhub pada 19 September 2022.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

3 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

Ekonom menilai pemerintah memiliki pertimbangan besar untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena ingin menahan laju inflasi.


Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

3 hari lalu

Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Pemerintah berencana mengerek tarif angkutan penyeberangan rata-rata sebesar 11,79 persen per golongan.


Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

5 hari lalu

Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

Wicaksono Sarosa mengatakan mobilitas di IKN berorientasi dan memprioritaskan pada manusia serta pejalan kaki.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

5 hari lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

Pengusah kapal penyeberangan mengklaim tak sanggup lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) yang telah naik sekitar 32 persen.


Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

5 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

Pengusaha angkutan penyeberangan mengaku semakin tertekan menanggung beban ongkos operasional kapal setelah pemerintah menunda kenaikan tarif.