TEMPO.CO, Jakarta - Direktur kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar, mengisahkan soal awal mula mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut Ajun Komisaris Sulman Aziz mengungkap dugaan ketidaknetralan Polri dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
Baca juga: Kilas Pernyataan Sulman Aziz: Sakit Hati Mutasi-Cabut Pernyataan
Haris Azhar mengatakan, ia mengenal Sulman sejak awal Maret lalu. Saat itu, Haris mengisahkan, Sulman telah menunjukkan keresahannya bahwa polisi seperti dipaksa terlibat dalam pemilu 2019. "Dan dia juga ngikutin perkembangan (ketidaknetralan polisi) di luar kan, yang sebelum-sebelumnya sudah rame duluan di media dan sosial media," kata Haris kepada Tempo, Selasa, 2 April 2019.
Haris lalu berujar Sulman juga memberinya beberapa informasi dalam bentuk file yang mengandung bukti ketidaknetralan polisi dalam pilpres 2019. "Jadi ada beberapa bukti foto, chat, gitu-gitu lah. Jadi dia sendiri secara pribadi merasa resah kenapa polisi harus dimobilisasi, dilibatkan, dan lain-lain," ujar Haris.
Haris menuturkan kekecewaan Sulman makin menjadi saat ia dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi. Sulman merasa alasan utama ia dipindahtugaskan adalah karena berfoto dengan seorang tokoh masyarakat Garut pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Ini sebetulnya bukan soal dia merasa jadi korban sih, tapi dia sendiri juga punya pandangan bahwa polisi tidak boleh diganggu-ganggu netralitasnya," tutur Haris.
Haris menambahkan bahwa Sulman sempat mengontak beberapa jurnalis Garut untuk menginformasikan ketidaknetralan polisi dalam pilpres 2019 yang ia alami itu. Namun, Haris menyarankan agar Sulman membuat konferensi pers di Bandung atau Jakarta saja. "Nah kalau di Jakarta, saran saya bisa langsung sekalian melapor ke mekanisme yang resmi, Ombudsman. Jadi gak hanya ngomong di media. Dia (Sulman) bilang, 'ya terserah abang aja'," kata Haris.
"Sampai akhirnya dia memutuskan datang ke Jakarta dan press conference, begitu. Saya membantu untuk ngundangin medianya dan gitu-gitu. Intinya sih begitu. Kalau tiba-tiba dia berubah, ya saya nggak tahu," lanjut Haris.
Pada Ahad, 31 Maret 2019 lalu, Sulman Aziz menggelar konferensi pers di kantor Lokataru, Jakarta. Dalam acara itu, Sulman membuat pernyataan bahwa ia dan 22 kapolsek di Garut telah diperintah Kapolres Garut, Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.
Selain itu, Sulman juga menuturkan bahwa para kapolsek diperintah untuk melakukan pendataan masyarakat mengenai siapa saja yang memilih capres 01 dan 02. “Agar para kapolsek melakukan pendataan bagi masing-masing kekuatan antara dua paslon, itu dilakukan setelah dilakukan penggalangan,” kata Sulman dalam konferensi pers itu.
Satu hari berselang, Senin, 1 April 2019, Sulman mencabut semua pernyataan-pernyataannya itu. "Kemarin saya melaksanakan preskon (konferensi pers) di Lokataru yang disiapkan oleh Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan suatu kesalahan, saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam pilpres 2019 ini," ucap Sulman di markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Senin, 1 April 2019.
Sulman berujar pengakuannya di kantor Lokataru merupakan kekeliruan dan terbawa luapan amarah karena dia baru saja dipindahtugaskan dari jabatan Kapolsek Pasirwangi. "Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya waktu itu emosi, saya telah dipindah tugas kan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek," ujarnya.
Sulman pun tidak membenarkan anggapan sebelumnya bahwa Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna telah memerintahkan 22 kapolsek di Garut untuk menggiring masyarakat agar memilih Jokowi di pilpres 2019.
Baca juga: Mantan Kapolsek Sulman Aziz Cabut Pernyataan soal Alasan Mutasi
Sebetulnya, kata dia, perintah dari Kapolres yakni melakukan pemetaan atau pendataan kekuatan kedua pasangan calon presiden dengan tujuan untuk mengantisipasi keamanan di wilayah Garut. "Saya sebagai kapolsek dan rekan saya sebagai kapolsek yang lain telah mendapatkan perintah dari kapolres untuk melakukan mapping atau pendataan kekuatan kedua paslon capres kita, namun pendataan tersebut digunakan untuk mengantisipasi keamanan di wilayah tersebut," ucapnya.
Sulman Aziz yakin instansi kepolisian merupakan lembaga yang netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden. Tugas kepolisian, kata dia, untuk memberikan pengamanan agar hajat demokrasi itu berlangsung dengan baik. "Saya yakin kepolisian lembaga yang netral," katanya.
RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | AMINUDDIN
