Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Putihkan TPS Kubu Jokowi Vs Prabowo di Pilpres 2019

Reporter

image-gnews
Suasana kampanye terbuka calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Suasana kampanye terbuka calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Busana tak lepas dimanfaatkan kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi sebagai sarana kampanye dan simbol politik. Pada 2014 lalu Jokowi menggunakan baju bermotif kotak-kotak, kali ini bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengenakan baju putih polos untuk memperoleh persepsi politik lewat penampilannya.

Baca: Ketika Kubu Jokowi dan Prabowo Berlomba Serukan Putihkan TPS

Tak sebatas saat berkampanye, kali ini Jokowi bahkan meminta pendukungnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari-H pencoblosan dengan mengenakan baju putih. "Kita ke TPS pakai baju putih, karena yang akan dicoblos bajunya putih," ujar Jokowi dalam orasinya di beberapa lokasi kampanye terbuka.

Seperti yang disebutkan dalam buku The Politics of Dress in Asia and The Americas, busana memang kerap menjadi perwakilan simbol, identitas, dan pernyataan politik pemakainya. Disadari atau tidak, para tokoh politik dan figur tertentu menggunakan pakaiannya sebagai sarana kampanye dan pernyataan politik.

Hal itu kiranya juga disadari oleh kubu pendukung Prabowo Subianto. Seruan putihkan TPS itu bahkan lebih awal disampaikan oleh kubu Prabowo secara terbuka dalam aksi Apel Siaga Umat untuk Pemilu Bersih, Jujur, Adil, dan Tanpa Kecurangan, yang digelar Forum Umat Islam (FUI) di depan kantor KPU, Jumat, 1 Maret 2019. Sekretaris Jenderal FUI Al Khaththath menyerukan agar pada hari-H pencoblosan massa aksi simpatisan FUI mengenakan baju putih ketika pergi ke TPS.

Baca: Pemilu Tinggal Hitungan Hari, FUI Gencarkan Gerakan Putihkan TPS

"Duduk-duduk saja, kita jaga TPS, kita putihkan TPS," ujar salah satu pimpinan organisasi pendukung Prabowo-Sandi tersebut dalam orasinya di atas mobil komando, di depan kantor KPU, Jumat, 1 Maret 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) menghadiri acara silahturahmi Aliansi Pengusaha Nasional, di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis 21 Maret 2019. Kegiatan tersebut mengangkat tema Silahturahmi 1000 Pengusaha Nasional Lintas Sektoral untuk Indonesia Menang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Kubu Prabowo membantah bahwa seruan tersebut merupakan perintah dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi secara langsung. Namun, Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS, Suhud Alynuddin mengklaim bahwa warna putih lebih identik dengan partainya sedari dulu. "Yang identik dengan warna putih sejak dulu ya PKS-lah," kata Suhud kepada Tempo, Rabu, 27 Maret 2019.

Kubu Jokowi juga meminta PKS tak asal mengklaim bahwa warna putih identik dengan partai mereka saja. "Kalau PKS mau pakai baju putih (ke TPS), ya silakan saja. Warna putih kan tidak identik dengan partai tertentu. Jadi PKS juga jangan mengklaim itu identik dengan dirinya. Kalau PKS kan ada hitamnya," ujar Ace sambil tertawa saat dihubungi Tempo pada Rabu, 27 Maret 2019.

Ace juga membantah bahwa imbauan Jokowi agar para pendukungnya datang ke TPS mengenakan baju putih, sengaja untuk mengimbangi isu akan digelarnya gerakan subuh 212 oleh kubu Prabowo Subianto saat hari-H pencoblosan.

Baca: Soal Seruan Putihkan TPS, KPU: Melanggar Jika Gunakan Atribut

"Tidak ada kaitannya dengan gerakan subuh 212. Kami ya normal-normal saja menghadapi pencoblosan, hanya mengajak masyarakat untuk memakai baju putih, berhati dan pikiran yang jernih untuk memilih pemimpin yang terbaik," ujar Ace.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

5 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan perkembangan kasus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.


DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

6 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.


Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

7 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.


16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

7 jam lalu

Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.  Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengumumkan Perpres kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Tempo/Tony Hartawan
Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu


Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.


Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

8 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.


DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

8 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.


Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

9 jam lalu

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menunjukkan bukti surat terima laporan ke Direktorat Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. JATAM melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi keputusan pencabutan ribuan Ijin Usaha Pertambangan dan menerbitkan kembali IUP dan Hak Usaha Guna perkebunan kelapa sawit dari 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024


Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

9 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertamu ke MBZ selaku Presiden UEA