Peneliti LIPI Jelaskan 4 Alasan Migrasi Suara Jokowi ke Prabowo

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019. Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA

    Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019. Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, mengatakan migrasi pemilih berpotensi terjadi wilayah pemilih mengambang. Ciri para swing voters ini adalah tidak idologis, terkadang tak peduli politik, dan cenderung menunggu. 

    Baca: Berkampanye dengan Hologram, Berikut Topik Pidato Jokowi - Ma'ruf

    "Namun demikian bukan  tidak mungkin hal itu terjadi di wilayah yang sebenarnya sudah cukup mapan preferensi politiknya," kata Firman kepada Tempo, Selasa, 26 Maret 2019.

    Menurut Firman, potensi terjadinya migrasi cukup besar di kalangan tersebut mengingat ada banyaknya ragam informasi yang mereka terima. Masing-masing kubu dan partai politik berkepentingan untuk memberikan informasi terutama bagi mereka yang tidak dapat memilah-milahnya. 
     
    "Potensi kebingungan itu juga semakin tinggi dengan adanya pemilu serentak, yang menyebabkan konsentrasi mereka menyimak program dan agenda politik terpecah," kata Firman.
     
    Migrasi politik, kata dia, secara umum sebenarnya mencerminkan adanya ketidakpuasan. Saat orang memutuskan untuk beralih karena dia sudah merasa percuma untuk tetap bertahan dari pilihan semula. 
     
     
    "Saat ini persoalan kesejahteraan, khususnya masalah daya beli masyarakat dan ketersediaan pekerjaan, menjadi hal yang berpotensi menyebabkan perubahan pilihan untuk tidak lagi mendukung inkumben," kata dia. "Iklim politik yang dirasa mengalami pemunduran kualitas demokrasi juga berpotensi menggerus dukungan."
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.