LIPI Tak Keluarkan Hasil Survei yang Menyebut Prabowo Unggul

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (lipi.go.id)

    Logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (lipi.go.id)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, membantah keterlibatan peneliti LIPI dalam sebuah hasil survei. Ia mengatakan bahwa lembaganya tidak pernah mengeluarkan hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden-wakil presiden 2019.

    Baca juga: Begini Strategi LIPI Digitalisasi Aset Perpusatakaan

    "LIPI tidak pernah mengeluarkan hasil survei yang menyatakan elektabilitas Jokowi - Maruf 40,30 persen, Prabowo - Sandi 45, 45 persen, dan tidak tahu/tidak jawab 14,25 persen," kata Firman dalam siaran tertulisnya, Selasa, 26 Maret 2019.

    Firman mengatakan, saat menjadi pembicara bersama peneliti LIPI, Aisah Putri Budiarti, survei yang menjadi rujukan adalah hasil survei Rumah Demokrasi yang disampaikan Ramdansyah, dalam acara diskusi bertajuk Migrasi Suara Pilpres 2019: Hasil Survei versus Realitas. "LIPI tidak terlibat sama sekali di dalam proses dan penyampaian hasil survei tersebut," ujarnya.

    Menurut Firman, ia dan Aisah hadir sebagai pembicara untuk mencermati secara umum peluang migrasi suara dalam Pemilu 2019, dengan melihat peluang migrasi dapat terjadi melalui perpindahan dari satu pasangan calon ke pasangan calon lain, atau dari swing voter ke salah satu pasangan calon.

    Baca juga: Kampanye di Makassar, Prabowo Singgung Lembaga Survei Bohong

    Firman juga meminta semua pihak agar lebih cermat, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan atau menyebarluaskan berita kepada publik agar tidak terjebak pada pemberitaan hoaks yang dapat merugikan kredibilitas sebuah lembaga, khususnya lembaga penelitian seperti LIPI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.