Iriana Jokowi dan Istri JK Jajal MRT Jakarta

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama para istri menteri Kabinet Kerja di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, 18 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

    Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama para istri menteri Kabinet Kerja di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, 18 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ibu Negara Iriana Jokowi menjajal MRT Jakarta bersama Mufidah Jusuf Kalla, dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK), yang beranggotakan istri para Menteri Kabinet Kerja.

    Baca: Tanam Mangrove seperti Iriana Jokowi? Tilik Manfaatnya di Mataram

    Iriana bersama Mufidah berangkat dari Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Iriana mengenakan atasan berwarna merah dan bawahan berwarna putih. Sedangkan Mufidah, istri Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengenakan atasan berwarna hijau dan celana berwarna senada dengan Iriana.

    Di dalam kereta, Iriana berdiri di antara kerumunan masyarakat yang sedang mengikuti uji coba publik. Sebelum mulai beroperasi secara komersil, masyarakat dapat menjajal kereta MRT lebih dahulu mulai 12 hingga 24 Maret 2019.

    Proyek pengerjaan MRT Jakarta fase 1 telah dilakukan sejak Oktober 2013. Jalur kereta cepat sepanjang 16 kilometer itu menelan biaya sebesar Rp 16 triliun yang pendanaannya merupakan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

    Baca: Jokowi dan Iriana Berpose Romantis di Malam Minggu, Iri?

    Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.