Alasan KPK Segel Ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin setiba di Tanah Air usai kunjungannya ke Arab Saudi, memberikan konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin setiba di Tanah Air usai kunjungannya ke Arab Saudi, memberikan konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - KPK mengonfirmasi penyegelan ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan. Dua ruangan itu disegel karena ada kebutuhan klarifikasi untuk proses penyelidikan,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, pada Sabtu dinihari, 16 Maret 2019.

    Baca juga: KPK Menyita Sejumlah Uang saat OTT Terhadap Romahurmurziy

    Penyegelan ini terkait dengan penangkapan Romahurmuziy alias Rommy. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut diduga terlibat kaus suap jual beli jabatan bersama sejumlah orang penting di Kementerian Agama. Proses Operasi Tangkap Tangan atau OTT Romahurmuziy berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 15 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB.

    Febri belum bisa menyampaikan terkait dengan hal apa proses klarifikasi atas penyegelan ruang Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal Kementerian tersebut. “Belum bisa disampaikan sekarang, nanti ketika konferensi pers,”  kata Febri.

    "Yang pasti begini, ketika tim KPK datang ke Kantor Kementerian Agama, salah satu ruangan yang disegel itu ruangan sekjen dan ruangan menteri. Dua itulah setidaknya yang disegel," kata Febri menegaskan.

    Berdasarkan informasi yang dikutip dari Antara, selain Rommy KPK mengamankan lima orang lainnya. Mereka di antaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin, Kepala Dinas Kementerian Agama Gresik Muafaq Wirahadi, pihak swasta.

    Penjelasan Biro Humas Kementerian Agama


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.