Romy PPP Kena OTT, PSI Minta KPK Bekerja Profesional

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan adanya kabar salah seorang ketua umum partai politik terjaring OTT. Informasi yang berkembang, OTT dilakukan terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Rian Ernest, mengaku terkejut terhadap operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy PPP. Dia berharap KPK menuntaskan kasus tersebut.

Baca: Romahurmuziy Terjaring OTT di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur

"PSI menganggap ini kasus hukum dan meminta KPK untuk bekerja secara profesional menangani kasus ini secara tuntas," kata Rian dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Jumat, 15 Maret 2019.

Rian lalu mengatakan OTT ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berjalan dengan baik di Indonesia. Kasus ini, kata Rian, sekaligus membuktikan bahwa tuduhan hukum yang 'tebang pilih' di era presiden Joko Widodo atau Jokowi tidaklah terbukti. "Tidak ada perlindungan hukum yang dilakukan pak Jokowi kepada siapa pun yang bermasalah secara hukum," ujar Rian.

Selain itu, Rian menuturkan kasus OTT ini telah menunjukkan bahwa pidato Ketua Umum PSI, Grace Natalie tentang lemahnya pemberantasan korupsi di tubuh partai politik benar adanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang ketua umum partai di Jawa Timur.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan adanya OTT di wilayahnya. "Info itu benar, tapi tanya ke KPK ya," kata dia saat dihubungi, Jumat, 15 Maret 2019.

Baca: Soal Romy PPP Kena OTT KPK, Begini Penjelasan Polda Jawa Timur

Informasi yang berkembang, OTT dilakukan terhadap Ketua Umum Partai Persatuan pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Ditanyakan kepastian tersebut, Frans Barung enggan berterus terang. "Sementara 1 dengan salah satu orang yang belum diketahui," kata Frans Barung.

RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | ANDITA RAHMA






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

3 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

13 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

13 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

16 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

17 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

18 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

19 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

20 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

21 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

21 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.