Jawa Barat Hentikan Sementara Penerbitan E-KTP untuk Warga Asing

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan perekaman KTP elektronik kepada warga binaan saat berlangsungnya Rekam Cetak KTP elektronik Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Menteri Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa waktu 15 menit pencetakan KTP-el memungkinkan, selama prosesnya tak terkendala. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas melakukan perekaman KTP elektronik kepada warga binaan saat berlangsungnya Rekam Cetak KTP elektronik Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Menteri Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa waktu 15 menit pencetakan KTP-el memungkinkan, selama prosesnya tak terkendala. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat, Heri Suherman, mengatakan pelayanan penerbitan KTP elektronik (e-KTP) untuk Warga Negara Asing dihentikan sementara. Ini dilakukan sebagai implementasi keputusan Menteri Dalam Negeri.

    Baca: Ini Muasal 109 Warga Negara Asing Peroleh KTP Kota Bekasi

    “Untuk menghadapi pemilu tidak akan melayani dulu e-KTP untuk WNA sampai selesai pemilu,” kata Heri di Bandung, Kamis, 14 Maret 2019.

    Dia mengatakan, penghentian pelayanan penerbitan e-KTP bagi WNA itu merupakan keputusan Menteri Dalam Negeri. Pemicunya adalah masuknya Nomor Induk Kependudukan e-KTP milik WNA ke dalam daftar pemilih di Kabupaten Cianjur.

    Menurut Heri, jumlah WNA yang memegang e-KTP di Jawa Barat tidak banyak, yakni sekitar 200. Kepemilikan mereka berdasarkan undang-undang kependudukan yang mewajibkan WNA mengantungi KTP asalkan memenuhi syarat. “Syarat utamanya sudah memiliki surat izin tinggal tetap, yakni Kartu Identitas Tinggal Tetap atau Kitap,” kata dia.

    Baca: Perludem: Isu WNA Punya E-KTP Harus Diluruskan agar Tak Digoreng

    Heri mengatakan, jarang WNA yang telah mengantongi Kitap mengurus e-KTP. Walaupun sifatnya wajib, tapi jarang yang meminta. Mereka merasa tidak terlalu membutuhkan karena sudah punya Kitap dan paspor. Karena itu tingkat kepemilikannya rendah. "Biasanya kalau WNA yang menikah dengan WNI, baru mengurus itu," ujar Heri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.