TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan sikap keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 yang tak akan mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
Baca: Sejumlah Keluarga Korban Penculikan Nyatakan Tak Dukung Prabowo
Dasco menyebut hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tak menyinggung Prabowo terlibat dalam kasus pelanggaran HAM itu. "Hasil dari Komnas HAM kan enggak ada Prabowo sebagai penculik atau menyuruh menculik. Ya biarin saja, rakyat kan sudah pinter," kata Dasco melalui pesan suara, Rabu, 13 Maret 2019.
Sebelumnya, sejumlah keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa menggelar konferensi pers bertajuk "Kembalikan Kawan Kami, Kalahkan Capres Pelanggar HAM". Mereka ialah Paian Siahaan dan istrinya (orang tua Ucok Munandar Siahaan), Utomo Rahardjo (ayah Petrus Bimo Anugerah).
Kemudian Suyadi (kakak Suyat), Ma'rufah (ibu Faisol Riza), Wahyu Susilo (adik Wiji Thukul), dan Budiarti (ibu Leonardus "Gilang" Nugroho Iskandar). Mereka kompak menyatakan tak akan memilih Prabowo yang diduga terlibat dalam penculikan para aktivis 1997/1998.
"Marilah memilih capres yang bukan pelanggar HAM. Yang jelas ini kami adalah keluarga korban konsisten untuk mendukung Jokowi periode periode kedua," kata Utomo Rahardjo di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Para keluarga hadir didampingi beberapa korban penculikan 19971998, yakni Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto. Mereka adalah tiga dari sembilan korban penculikan yang kembali. Adapun enam orang lainnya adalah Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, dan Rahardjo Waluyo Jati.
Sedangkan 13 aktivis lainnya masih hilang. Selain Wiji Thukul, Petrus Bimo Anugerah, Suyat, dan Ucok Munandar Siahaan, yang keluarganya hadir dalam konferensi pers itu, para korban lainnya adalah Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser.
Paian Siahaan mengatakan, keluarga korban sudah sejak lama memperjuangkan penuntasan kasus. Dia bercerita, 2014 bahkan perwakilan keluarga korban mendatangi Komisi Pemilihan Umum agar menggugurkan Prabowo sebagai calon presiden. Toh, Prabowo tetap maju dan kembali mencalonkan diri di pilpres 2019. "Jika Pak Prabowo menjadi presiden artinya tertutup harapan untuk menyelesaikan kasus ini," kata Paian.
Dasco balik menyinggung pemerintahan Jokowi yang selama ini belum juga menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Namun, Dasco tak membeberkan bagaimana komitmen Prabowo-Sandiaga terkait penuntasan kasus HAM berat masa lalu seumpama terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Simak juga: 20 Tahun Reformasi: Derita Keluarga Aktivis yang Hilang
"Ini kan selama 01 berkuasa juga enggak ada penuntasan pelanggaran HAM, kok ngomongnya gelap. Lima tahun ini ke mana aja," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
