Mensos: Peningkatan Anggaran Bansos untuk Percepatan Penanganan Kemiskinan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri kegiatan Sosialisasi PKH dan BPNT di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin, 11 Maret 2019.

    Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri kegiatan Sosialisasi PKH dan BPNT di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin, 11 Maret 2019.

    INFO NASIONAL - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, gagasan meningkatkan alokasi anggaran bantuan sosial memiliki argumentasi kuat. Menurutnya,  persentase kemiskinan sebesar 9,66 persen berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) September 2018, merupakan capaian penting meskipun secara riil jumlah warga kurang mampu tidak kecil.

    “Maka usulan meningkatkan anggaran bantuan sosial termasuk PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bisa dipandang sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan penanganan masalah kemiskinan. Di lain pihak, juga untuk mendorong proses graduasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat), sehingga bansos bisa dialokasikan untuk warga kurang mampu lainnya,” kata Mensos usai menghadiri kegiatan Sosialisasi PKH dan BPNT di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin, 11 Maret 2019.

    Dalam kesempatan ini, Mensos menyaksikan penyaluran bantuan PKH dan BPNT Tahap l Tahun 2019, senilai total Rp 64.213.060.000 untuk Kabupaten Lumajang. Untuk Kabupaten Lumajang, bansos PKH mencakup 46.398 keluarga dengan nilai Rp 54.327.250.000, sementara BPNT mencakup 89.871 keluarga dengan nilai Rp 9.885.810.000. Secara umum, pada penyaluran bansos Tahap l Tahun 2019, Kementerian Sosial menyalurkan bansos Rp 2.284.533.755.000 untuk Provinsi Jawa Timur. 

    Hadir dalam kegiatan ini anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, dan anggota 3 BPK RI Achsanul Qosasi, Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Tampak hadir pula Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI Dadang Iskandar, Staf Ahli Menteri Sosial RI Syahbuddin, Karo Humas Sonny W. Manalu dan Karo Umum Adi Wahyono.

    Menurut Mensos, persentase angka kemiskinan menjadi sebesar 9,66 persen memiliki makna penting karena juga dibarengi dengan penurunan indeks gini, yakni 0,381. “Ini bukti nyata bahwa bansos termasuk di dalamnya PKH dan BPNT, efektif dan punya dampak langsung dalam penurunan angka kemiskinan. Namun di sisi lain, kenaikan anggaran juga harus dibarengi dengan pengawasan, sehingga pengelolaan anggaran bansos tepat sasaran,” kata Mensos.

    Mensos juga menyinggung soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Sembako Murah, yang menjadi pelengkap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurut Mensos, pihaknya kini tengah mengkaji konsep, bentuk, dan program Kartu Sembako Murah. "Konsep, bentuk, dan kegiatan Kartu Sembako Murah ini sedang kami susun dan rumuskan," tutur Mensos.

    Sejumlah opsi tengah digodok, termasuk salah satunya adalah mengintegrasikan dan menambah jangkauan Kartu Sembako Murah dengan bansos BPNT. Sehingga, para keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos tersebut tidak hanya untuk membeli beras dan telur, tetapi juga ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya. "Kalaupun tidak (terintegrasi) dengan Kartu Sembako Murah, bansos BPNT tidak hanya bisa untuk membeli beras dan telur, tetapi juga ditambah itemnya dengan minyak goreng dan gula," kata Mensos dalam kesempatan sebelumnya.

    Kendati demikian, Mensos menekankan, pilihan akhir yang diputuskan tergantung Presiden. Kemensos hanya bertugas menyiapkan pilihan kebijakan yang akan diputuskan Presiden.

    Dalam kesempatan sama, anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap bansos PKH dan BPNT, yang memilik dampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan. “Jadi kalau tadi sudah disampaikan persentase kemiskinan mencapai angka 9,66 persen dan indeks gini 0,381, maka saya berharap 10 tahun lagi PKH dan BPNT sudah tidak ada lagi. Sebab, itu artinya kemiskinan sudah tidak ada lagi,” katanya.

    Untuk itu, Nur mendukung sejumlah rencana yang akan mempercepat proses graduasi KPM PKH, salah satunya adalah dukungan terhadap kenaikan anggaran. “Kalau disebutkan anggaran bansos tahun 2019 sebesar Rp 34,4 triliun, saya kira ke depan seharusnya bisa menjadi Rp 50 triliun. Dengan catatan, anggaran ini juga dialokasikan untuk kegiatan produktif yang mempercepat graduasi KPM,” kata Nur.

    Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penyerahan apresiasi bagi anak berprestasi dari KPM, yakni Ruri Viera Veronicha, siswa kelas IV SDN Tompokersan 03 dengan prestasi sebagai atlet terbaik prakadet putri pada kejuaraan provinsi Taekwondo Antar Pelajar se-Jawa Timur tahun 2017 dan juara 1 Poomsae Prakadet Kejuaraan Taekwondo Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018.

    Kemudian Ria Yulianti, siswa kelas 6 SDN Kandang Tepus 01, dengan prestasi meraih medali emas lompat jauh dan 2 perak lari 100 meter dan 400 meter dalam kejuaraan Paralympian Games Pelajar di Surabaya. Ada juga Adzyraatul Luthfiyah, siswa kelas XI SMA Negeri 01 Lumajang dengan prestasi juara 2 MTQ Tingkat SMP kategori putri dalam pentas PAI Nasional.

    Selain menerima bingkisan, anak-anak beprestasi juga menerima Tabungan Bea Siswa masing-masing sebesar Rp 1.000.000 persembahan dari Bank BNI

    Hadir pula KPM PKH Graduasi Mandiri Sejahtera Maruche Rimbawati, Graduasi Tahun 2018 dengan usaha pembuatan meubel, dan Maryanah, Graduasi Tahun 2018 dengan usaha warung kelontong. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.