Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSI Serang Partai Nasionalis yang Dukung Perda Syariah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Partai Solidaritas Indonesia sudah menyerahkan bacaleg dengan 575 nama untuk 80 daerah pemilihan (dapil). TEMPO/Subekti.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Partai Solidaritas Indonesia sudah menyerahkan bacaleg dengan 575 nama untuk 80 daerah pemilihan (dapil). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie dalam acara Festival 11 di Medan, Senin 11 Maret 2019 menyerang sikap partai yang berlabel nasionalis di Indonesia. Dalam pidatonya, Grace menyinggung banyak partai yang mengaku nasionalis namun justru mendukung peraturan daerah (Perda) syariah yang diskriminatif.

Baca juga: Sejarah dan Isi SKB Tempat Ibadah yang Ditolak Grace Natalie

"Bagaimana mungkin disebut partai Nasionalis, kalau diam-diam menjadi pendukung terbesar Perda Syariah?," kata Grace yang dikutip dari pidatonya yang diunggah dalam laman resmi PSI pada Senin, 11 Maret 2019.

Dalam pidato itu, Grace bahkan mengutip hasil studi Michael Buehler dalam bukunya yang berjudul “The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia” yang terbit pada 2016. Menurut Grace, Buehler merupakan guru besar ilmu politik di Nothern Illinois University.

Menurut Grace, hasil penelitian Buehler menyimpulkan bahwa partai yang mengaku berlabel nasionalis seperti PDI Perjuangan dan Golkar terlibat aktif dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan Perda-perda Syariah di seluruh Indonesia. Tak hanya, Buehler, Grace juga mengutip hasil penelitian Robin Bush yang menurut dia menyimpulkan hal yang sama.

"Ini bukan saya lho yang bilang. Saya hanya membacakan kesimpulan riset ilmiah," kata Grace.

Selain itu, Grace juga mempertanyakan mengenai sikap partai-partai nasionalis yang tinggal diam ketika banyak kasus diskriminasi. Mulai dari kasus yang dianggap penistaan agama seperti kasus Ibu Meliana, tiga gereja disegel di Jambi, persekusi atas jemaat GBI Philadelpia, hingga kasus nisan kayu salib dipotong dan prosesi doa kematian seorang warga Katolik ditolak massa di Yogyakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mantan presenter ini juga mempersoalkan adanya partai nasionalis yang ikut mengambil inisiatif meloloskan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama. Dia mengatakan, dirinya dan PSI tidak keberatan soal pengaturan pesantren. Tetapi dia mempersoalkan rancangan ini karena berpotensi membatasi sekolah minggu, yang selama ini diatur secara otonom oleh gereja.

Baca juga: Video Es Teh Manis PSI, Grace Natalie Sindir Sandiaga Uno

"Lolosnya RUU ini melukai rasa keadilan umat Kristiani. Saya jadi bertanya-tanya: kenapa partai nasionalis dan Islam moderat abai dan tega meloloskan rancangan ini?," tutur Grace.

PSI sebenarnya tidak perlu berdiri jika tugas dan peran partai nasionalis dijalankan dengan baik. Karena itu, dalam kondisi kekecewaan itulah, kata Grace, yang menyebabkan PSI harus hadir. Sebab jika hanya mengandalkan partai nasionalis persoalan diskriminasi, korupsi hingga fasisme akan terus hadir di Indonesia.

Tonton Soal Pengesahan Perda Syariah, Grace Natalie Sindir PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

21 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

2 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

7 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

Mantan Ketua MK, Anwar Usman, tidak akan menangani sengketa Pileg untuk PSI.


Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

14 hari lalu

Koordinator GSMKS, simpatisan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo, Edi Tri Wiyanto, memberikan penjelasan tentang adanya indikasi penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, bahkan mengarah kepada praktik politik uang (money politics) mewarnai Pemilu 2024, di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

Simpatisan PSI Solo menuding ada penyelewengan hingga kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak di internal PSI selama pemilu 2024.


Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

17 hari lalu

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (kiri) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023. Kedatangan PKS ke NasDem tersebut merupakan silatuhrahmi bagian dari progres pencalonan Anies Baswedan, dan ingin menunjukkan kesolidan penjajakan Koalisi Perubahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

PKS menyatakan pihaknya tidak kekurangan stok pemimpin berkualitas.


Giring Ganesha: Bikin Lagu hingga Gagal Menjadi Anggota DPR

20 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha memberikan pidato politik di depan pengurus dan kader PSI dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023. PSI menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang diikuti ribuan kader dan simpatisan, sebagai bagian dari langkah menuju pemenangan pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Giring Ganesha: Bikin Lagu hingga Gagal Menjadi Anggota DPR

Giring Ganesha Djumaryo bekas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI gagal menjadi anggota DPR


Ragam Tanggapan Gibran Mulai Hak Angket, PHPU, Kaesang Maju Pilgub DKI, hingga Isu Ganjar Ditawari Menteri

25 hari lalu

Gestur cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat akan menyampaikan pandangannya di depan rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ragam Tanggapan Gibran Mulai Hak Angket, PHPU, Kaesang Maju Pilgub DKI, hingga Isu Ganjar Ditawari Menteri

Cawapres terpilih Gibran menanggapi berbagai hal usai Pilpres 2024 mulai hak angket, PHPU, Kaesang Mau Pilgub DKI, hingga isu Ganjar ditawari menteri.


Respons Gibran Soal PSI Jagokan Adiknya Kaesang di Pilkada DKI Jakarta

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Respons Gibran Soal PSI Jagokan Adiknya Kaesang di Pilkada DKI Jakarta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menjagokan ketua umumnya, Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di ajang Pilkada 2024. Wali Kota Solo yang juga kakak sulung Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, saat dimintai tanggapan terkait hal itu justru enggan memberi komentarnya. Dia meminta agar itu ditanyakan ke PSI.


PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI

28 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI

PSI DKI Jakarta menjagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie sebagai calon gubernur DKI. Begini alasannya.