NU Dikritik Terlalu Politis, Ma'ruf Amin: Dulu Gus Dur Presiden

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Ma'ruf Amin menyampaikan pidato kunci dalam seminar Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu 13 Februari 2019. Tempo/Tony Hartawan

    Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Ma'ruf Amin menyampaikan pidato kunci dalam seminar Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu 13 Februari 2019. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menanggapi kritik bahwa Nahdlatul Ulama (NU) terlalu jauh masuk dalam pusaran politik dalam pemilihan presiden 2019. Hal ini menyusul sikap sekelompok warga NU yang menamakan diri Komite Khittah NU, menuntut organisasi yang dipimpin Said Aqil Siradj itu menarik diri dari politik praktis.

    Baca: Desak Muktamar Luar Biasa NU, Choirul Bantah Gergaji Ma'ruf Amin

    Menurut Ma'ruf, NU memang sejak dulu merupakan organisasi yang memiliki bobot politis, namun tidak serta-merta disetir oleh kepentingan politik. Dia menyatakan sah-sah saja jika orang-orang NU secara pribadi terjun ke dunia politik. "Wong dulu Gus Dur itu jadi presiden," ujar Mustasyar PBNU ini saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta pada Rabu, 6 Maret 2019.

    Juru bicara Komite Khittah NU Choirul Anam mengatakan dalam AD/ART organisasi disebutkan dengan jelas bahwa pengurus NU hasil muktamar dibaiat dan disumpah untuk tidak melibatkan diri secara langsung dan tidak langsung dalam politik praktis.

    Anam menilai, saat ini NU di bawah pimpinan Said Aqil Siradj telah dibawa jauh ke ranah politik. Salah satunya adalah dengan mengajukan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. “Lha kalau Kiai Ma’ruf tanpa ba bi bu mencalonkan diri (sebagai cawapres), padahal musyawarah juga enggak, AD/ART dan khittah tidak dipertimbangkan, apa ini tidak melanggar? Ya melanggar,” ujar Anam saat ditemui Tempo di Surabaya pada akhir pekan lalu.

    Istri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid (kedua kanan) bersama tamu undangan berada di atas panggung saat peringatan Sewindu Haul Gus Dur di Jakarta, 22 Desember 2017. Acar ini digelar untuk memperingati delapan tahun wafatnya Presiden Keempat RI. ANTARA

    Anam menuding bahwa NU saat ini seperti dikendalikan partai politik pengusung Jokowi - Ma'ruf khususnya Partai Kebangkitan Bangsa. “NU saat ini dimanajemen seperti partai,” kata mantan Ketua PKB Jawa Timur di era Abdurrahman Wahid itu.

    Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, mengatakan Ma'ruf Amin tidak melanggar AD/ART NU meski dicalonkan sebagai cawapres Jokowi. Alasannya, kata dia, Ma'ruf langsung mengundurkan diri sebagai Rais Aam. "Oh, kalau itu sudah clear, clear," kata Robikin pada Tempo di Banjar, Selasa, 26 Februari 2019.

    Baca juga: Cerita Said Aqil Tak Usulkan Ma'ruf Amin Jadi Cawapres Jokowi

    Robikin menjelaskan dalam AD/ART NU memang ada aturan mengenai rangkap jabatan, terutama dengan jabatan politik. Di tingkat PBNU, Rais Aam, Wakil Rais Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum dilarang rangkap jabatan dengan jabatan politik. "Dalam hal ini yang kebetulan menjabat, kalau mencalonkan atau dicalonkan, pilihannya ada dua, mundur atau dimundurkan. Dan beliau (Ma'ruf) sudah memenuhi mekanisme itu," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.