Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PGI Soal Sebutan Kafir: Kalau di Ruang Publik Baiknya Tak Dipakai

image-gnews
Suasana bazar saat Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana bazar saat Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) menghormati hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang mengusulkan sebutan kafir dihapus.

Baca: Soal Usulan NU Menghapus Istilah Kafir, Begini Kata MUI

Ketua Umum PGI, Hendriette Hutabarat, mengatakan istilah kafir terkadang mengganggu persaudaraan antara masyarakat Indonesia. "Sebab ada kecenderungan untuk melihat umat agama yang lain sebagai orang asing, diskriminasi, bahkan seringkali menjadi stigma," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.

Adapun Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom, menuturkan pihaknya tidak merasa aneh dengan sikap NU yang memutuskan hal itu. Ia beralasan NU selama ini selalu mengedepankan hubungan persaudaraan sesama manusia atau ukhuwah insani.

Gomar menjelaskan istilah kafir ada dalam setiap agama. Namun ia meminta istilah tersebut cukup digunakan di internal agama saja dan tidak dibawa ke ruang publik. "Jadi ketika menyangkut ruang publik, baiknya menggunakan warga negara," kata dia.

Menurut Gomar, PGI dan PBNU memiliki hubungan yang baik. Kedua pihak, kata dia, kerap berkomunikasi. Namun terkait keputusan NU soal penghapusan kata kafir, ia menyatakan PGI tidak ikut campur. "Jadi itu murni dari mereka. Kami tidak ada mempengaruhi dan tidak ada percakapan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam forum Bahtsul Masail Maudluiyyah, Munas Alim Ulama dan Konbes NU, yang berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, pada 28 Februari lalu, dalam konteks hubungan bermasyarakat, para kiai NU sepakat mengganti penyebutan kafir dengan istilah 'Muwathinun'' atau warga negara.

Pimpinan komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Abdul Moqsith Ghazali, menjelaskan usulan tersebut berarti NU akan menghapus seluruh kata kafir di Alquran atau Hadis. Keputusan dalam Bahtsul Masail Maudluiyyah ini hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga Indonesia yang nonmuslim.

Simak juga: FPI Kritik Cara Berpikir NU yang Usul Sebutan Kafir Dihapus

Moqsith mengatakan para kiai berpandangan sebut kafir dapat menyakiti para nonmuslim di Indonesia. "Dianggap mengandung unsur kekerasan teologis, karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tapi 'Muwathinun' atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain," ujarnya saat itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

5 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

Walhi mendorong ormas keagamaan yang menolak pemberian izin tambang agar menggugat ke Mahkamah Agung.


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

5 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Ormas Keagamaan Menolak Izin Tambang, Soal Kerusakan Lingkungan hingga Rentan Konflik

12 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ormas Keagamaan Menolak Izin Tambang, Soal Kerusakan Lingkungan hingga Rentan Konflik

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan tidak akan memaksa ormas keagamaan untuk menerima izin tambang


Ormas Keagamaan yang Tegas Tolak Konsesi Izin Tambang: PGI, KWI, HKBP, dan NWDI

14 hari lalu

Sejumlah
Ormas Keagamaan yang Tegas Tolak Konsesi Izin Tambang: PGI, KWI, HKBP, dan NWDI

Berikut sejumlah ormas keagamaan yang tegas menolak konsesi izin tambang dari pemerintah. Apa alasan PGI, KWI, HKBP, dan NWDI?


HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

14 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

Berikut profil HKBP yang umumkan tolak konsesi izin tambang Jokowi. "Tidak akan melibatkan dirinya sebagai Gereja untuk bertambang," kata Ephorus HKBP


Ormas Keagamaan Tolak Konsesi Tambang, HKBP: Kami Ikut Tanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup

15 hari lalu

Produksi batu bara Indonesia masih sesuai rencana kerja pemegang izin pertambangan minerba. Data Ditjen Minerba pada 2018 mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Rp 50 triliun, melampaui target Rp 32,1 triliun.
Ormas Keagamaan Tolak Konsesi Tambang, HKBP: Kami Ikut Tanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup

Beberapa ormas keagamaan menolak pemberian IUP tambang dari Jokowi, setelah PGI dan KWI, kali ini HKBP. Apa alasannya?


Muhammadiyah Tak Ingin Tergesa-gesa Soal IUP, Ini Sikap Ormas Keagamaan Lain

15 hari lalu

Ilustrasi Batu Bara. shutterstock.com
Muhammadiyah Tak Ingin Tergesa-gesa Soal IUP, Ini Sikap Ormas Keagamaan Lain

Muhammadiyah menyatakan tidak akan tergesa-gesa terkait IUP atau konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.


KWI dan HKBP Tak Ambil Izin Konsesi Tambang, Apa Alasannya?

15 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
KWI dan HKBP Tak Ambil Izin Konsesi Tambang, Apa Alasannya?

Tak semua ormas keagamaan mengambil izin konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi, misalnya saja, KWI dan HKBP.


Terkini Bisnis: Alasan PGI dan KWI Tak Ambil Izin Konsesi Tambang Jokowi, Promo di Indomaret dan Alfamart

17 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Terkini Bisnis: Alasan PGI dan KWI Tak Ambil Izin Konsesi Tambang Jokowi, Promo di Indomaret dan Alfamart

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu, 8 Juni 2024 dimulai dengan alasan PGI dan KWI tak mengambil izin konsesi tambang Jokowi.


Alasan Ormas Keagamaan PGI dan KWI Tak Ambil Konsesi Izin Tambang Jokowi

17 hari lalu

Tambang Batu Hijau yang digarap PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. [TEMPO/ Supritantho Khafid]
Alasan Ormas Keagamaan PGI dan KWI Tak Ambil Konsesi Izin Tambang Jokowi

Ormas Keagamaan PGI dan KWI memastikan tak mengambil konsesi izin tambang yang sebelumnya dibolehkan Jokowi. Ini alasannya.