FPI Kritik Cara Berpikir NU yang Usul Sebutan Kafir Dihapus

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman berjalan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali, Denpasar, Bali, 14 Februari 2017. Munarman dilaporkan ke Polda Bali, Senin, 16 Januari 2017, sehubungan dengan ucapannya dalam video yang diunggah di YouTube berdurasi 1:24:19 pada 16 Juni 2016. Foto: Johannes P. Christo

    Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman berjalan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali, Denpasar, Bali, 14 Februari 2017. Munarman dilaporkan ke Polda Bali, Senin, 16 Januari 2017, sehubungan dengan ucapannya dalam video yang diunggah di YouTube berdurasi 1:24:19 pada 16 Juni 2016. Foto: Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) menanggapi usulan Nahdlatul Ulama menghilangkan sebutan kafir. Juru bicara FPI, Munarman, mengkritik cara berpikir usulan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU). 

    Baca: NU Usul Hapus Sebutan Kafir, PGI: Bisa Perkuat Persatuan Bangsa

    Munarman mengkritik cara berpikir NU, yang ia sebut menyesatkan. Sebab, kata dia, tidak tepat memadankan konsep kafir dengan warga negara. Ia menyebut konsep kafir sudah lahir di dunia sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

    Selama itu juga, kata dia, tidak pernah ada yang mempermasalahkan istilah tersebut. “Kok tiba-tiba bagi sebagian kecil hamba Allah yang membahas, malah menempatkan diri sebagai penentang Allah. Berani sekali mereka,” kata Munarman kepada Tempo, Sabtu, 2 Maret 2019.

    Munarman menuturkan kata dan konsep kafir itu bukan ujaran kebencian ataupun diskriminasi, tetapi istilah yang diajarkan dalam Islam untuk menyebut manusia yang menutup diri dari Islam.

    “Kata dan konsep kafir itu bukan ujaran kebencian ataupun diskriminasi, itu istilah yang diberikan Allah kepada manusia yang menutup diri dari kebenaran Islam yang dibawa melalui baginda Rasulullah SAW,” ujarnya.

    Sebelumnya Munas NU, mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam. Pimpinan sidang, Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti para nonmuslim di Indonesia.

    "Dianggap mengandung unsur kekerasan teologis, karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tapi 'Muwathinun' atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain," katanya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019.

    Simak juga: Said Aqil: Di Madinah Nabi Muhammad tidak Gunakan Istilah Kafir

    Meski begitu, kata Moqsith, bukan berarti NU akan menghapus sebutan kafir di Al Quran atau hadis. Keputusan dalam Bahtsul Masail Maudluiyyah ini hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga Indonesia yang nonmuslim.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.