Peneliti LIPI Menilai NU Aktif ke Politik karena Alasan Ini

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui kalau NU merupakan organisasi jemaah terbesar di Indonesia. ANTARA/Adeng Bustomi

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui kalau NU merupakan organisasi jemaah terbesar di Indonesia. ANTARA/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Banjar - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ahmad Najib Burhani, menilai aktifnya Nahdlatul Ulama (NU) dalam perpolitikan saat ini bak istilah Jawa 'cancut tali wondo'. Warga NU, kata dia, merasa terpanggil untuk masuk ke dalam urusan politik.

    Baca: Munas Alim Ulama NU Tak Dihadiri Sejumlah Kiai Sepuh

    "Jadi logika yang mereka pakai adalah bahwa ada persoalan bangsa, negara dalam ancaman, dan NU merasa terpanggil, tertuntut untuk mengawal negara. Karena itu harus cancut tali wondo atau terlibat politik secara utuh," katanya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019.

    Menurut Najib, hal ini terlihat dari pernyataan para elite NU yang menarasikan bahwa Pemilu 2019 bukan sekedar pertarungan politik. "Tapi ideological battle, matter of life and death," ucapnya.

    Baca: Munas Ulama NU Batal Membahas Masalah Politisasi Agama

    Ia menuturkan masyarakat NU merasakan ada dua hal penting yang dipertaruhkan dalam pemilu kali ini, yakni masa depan kelompok Islam moderat dan ideologi Indonesia. Nahdliyyin, kata Najib, merasa resah dengan adanya kelompok tertentu yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. "Saya rasa inilah lawan NU dan kemudian mereka (NU) merasa terpanggil untuk terlibat langsung," ujarnya.

    Namun, kata Najib, sikap NU terkait urusan politik akhir-akhir ini secara bersamaan membentuk citra polarisasi di tengah masyarakat semakin kuat, bukannya melemah. "Maka berkembang NU versus the rest of Islam, santri tradisional versus santri milenial dan beberapa istilah lain yang menghadapkan NU dengan Islam lainnya," ucapnya.

    Baca: NU Usul Sebutan Kafir ke Nonmuslim Indonesia Dihapus

    Selain itu, Najib menilai NU saat ini sudah menjadi bagian dari politik. Majunya Mustasyar NU, Ma'ruf Amin, dalam pemilihan presiden 2019 menegaskan sikap NU yang merasa perlu terlibat di dalam pemerintahan. "Bahasanya Kiai Said (Ketua Umum PBNU) saat acara kemarin (silaturahmi dengan kiai kampung) 'kita bukan penentu kebijakan maka harus menjadi penentu kebijakan'," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.