Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peneliti LIPI Menilai NU Aktif ke Politik karena Alasan Ini

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui kalau NU merupakan organisasi jemaah terbesar di Indonesia. ANTARA/Adeng Bustomi
Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui kalau NU merupakan organisasi jemaah terbesar di Indonesia. ANTARA/Adeng Bustomi
Iklan

TEMPO.CO, Banjar - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ahmad Najib Burhani, menilai aktifnya Nahdlatul Ulama (NU) dalam perpolitikan saat ini bak istilah Jawa 'cancut tali wondo'. Warga NU, kata dia, merasa terpanggil untuk masuk ke dalam urusan politik.

Baca: Munas Alim Ulama NU Tak Dihadiri Sejumlah Kiai Sepuh

"Jadi logika yang mereka pakai adalah bahwa ada persoalan bangsa, negara dalam ancaman, dan NU merasa terpanggil, tertuntut untuk mengawal negara. Karena itu harus cancut tali wondo atau terlibat politik secara utuh," katanya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019.

Menurut Najib, hal ini terlihat dari pernyataan para elite NU yang menarasikan bahwa Pemilu 2019 bukan sekedar pertarungan politik. "Tapi ideological battle, matter of life and death," ucapnya.

Baca: Munas Ulama NU Batal Membahas Masalah Politisasi Agama

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menuturkan masyarakat NU merasakan ada dua hal penting yang dipertaruhkan dalam pemilu kali ini, yakni masa depan kelompok Islam moderat dan ideologi Indonesia. Nahdliyyin, kata Najib, merasa resah dengan adanya kelompok tertentu yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. "Saya rasa inilah lawan NU dan kemudian mereka (NU) merasa terpanggil untuk terlibat langsung," ujarnya.

Namun, kata Najib, sikap NU terkait urusan politik akhir-akhir ini secara bersamaan membentuk citra polarisasi di tengah masyarakat semakin kuat, bukannya melemah. "Maka berkembang NU versus the rest of Islam, santri tradisional versus santri milenial dan beberapa istilah lain yang menghadapkan NU dengan Islam lainnya," ucapnya.

Baca: NU Usul Sebutan Kafir ke Nonmuslim Indonesia Dihapus

Selain itu, Najib menilai NU saat ini sudah menjadi bagian dari politik. Majunya Mustasyar NU, Ma'ruf Amin, dalam pemilihan presiden 2019 menegaskan sikap NU yang merasa perlu terlibat di dalam pemerintahan. "Bahasanya Kiai Said (Ketua Umum PBNU) saat acara kemarin (silaturahmi dengan kiai kampung) 'kita bukan penentu kebijakan maka harus menjadi penentu kebijakan'," ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Muncul Desakan Muktamar Luar Biasa PBNU di Tengah Isu Muktamar PKB Tandingan

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyapa peserta Puncak Resepsi Harlah 1 Abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 7 Februari 2023. Kegiatan yang akan digelar selama 24 jam tersebut diisi berbagai kegiatan seperti ritual keagamaan, resepsi puncak harlah, karnaval nusantara, panggung hiburan rakyat, bazar UMKM hingga kuliner nusantara. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Muncul Desakan Muktamar Luar Biasa PBNU di Tengah Isu Muktamar PKB Tandingan

Kini muncul desakan oleh sebagian anggota Nahdlatul Ulama untuk menyelenggarakan percepatan muktamar PBNU.


Presidium Penyelamat NU Buka Hotline, Nahdliyin Bisa Sampaikan Kritik ke PBNU

4 hari lalu

Bendera Nahdlatul Ulama (NU). Nu.or.id
Presidium Penyelamat NU Buka Hotline, Nahdliyin Bisa Sampaikan Kritik ke PBNU

Presidium Penyelamat NU membuka hotline bagi nahdliyin yang punya unek-unek dengan kepengurusan PBNU saat ini.


Kronologi Dibentuk Pansus Haji, Inikah Pemercik Seteru Antara PBNU dan PKB?

5 hari lalu

Suasana rapat Pansus Hak Angket terkait ibadah Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani dipanggil sebagai saksi sebagai upaya membongkar dugaan pelanggaran undang-undang atas penyelenggaraan haji khusus pada musim haji 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kronologi Dibentuk Pansus Haji, Inikah Pemercik Seteru Antara PBNU dan PKB?

Sejumlah saksi Panitia Khusus Angket Haji DPR atau Pansus Haji disebut mulai menerima tekanan dari beberapa pihak. Ini kronologi dibentuk Pansus Haji.


PBNU Dukung Kebijakan Kemenag Ganti Siaran Azan Magrib jadi Running Text saat Misa Paus Fransiskus

6 hari lalu

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menghadiri acara perkenalan Kejuaran Nasional dan Pagar Nusa Championship V 2024 di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
PBNU Dukung Kebijakan Kemenag Ganti Siaran Azan Magrib jadi Running Text saat Misa Paus Fransiskus

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla mendukung imbauan Kemenag agar stasiun TV mengganti suara azan magrib dengan running text saat misa Paus Fransiskus.


Respons MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Soal Azan di TV Diganti Running Text Saat Misa Paus Fransiskus

6 hari lalu

Paus Fransiskus bertemu anak yatim-piatu dan para pengungsi di Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024. Foto: Biro Pers Vatikan
Respons MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Soal Azan di TV Diganti Running Text Saat Misa Paus Fransiskus

MUI menyatakan penggantian tayangan azan magrib di TV dengan teks berjalan saat misa akbar Paus Fransiskus tak melanggar syariat Islam.


Muncul Tagar Santri Menolak Polisi, Sekjen PBNU: Santri dan Polisi Tidak Bisa Diadu Domba

7 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyampaikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2024. PBNU menyebut pelaporan eks Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik oleh DPP PKB sebagai tanda keputusasaan partai. TEMPO/Tony Hartawan
Muncul Tagar Santri Menolak Polisi, Sekjen PBNU: Santri dan Polisi Tidak Bisa Diadu Domba

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menanggapi tagar #santrimenolakpolisi yang beredar di media sosial. Ia menyebut tagar itu garapan buzzer.


Banser dan Pagar Nusa Berniat Tabayun ke Garda Bangsa soal Pernyataan Respons Muktamar Tandingan

7 hari lalu

Muhammad Syafiq Syauqi yang ditunjuk sebagai Kepala Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna (Satkornas Banser). ANTARA/HO-GP Ansor
Banser dan Pagar Nusa Berniat Tabayun ke Garda Bangsa soal Pernyataan Respons Muktamar Tandingan

Banser dan Pagar Nusa bakal meminta penjelasan Garda Bangsa soal pernyataan siap berperang dalam kaitan polemik muktamar tandingan PKB


Lukman Edy Terdepan di Pusaran PKB Vs PBNU, Ini Profil Eks Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa

8 hari lalu

Mantan Sekjen PKB, Lukman Edy memberikan keterangan saat menyerahkan surat permohonan penolakan pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2024. Kedatangan Lukman dalam rangka menyerahkan surat keberatan atas hasil Muktamar VI PKB yang berlangsung di Bali 24-25 Agustus 2024. Mantan Sekjen PKB itu mengatakan perlu pembenahan di PKB sesuai dengan pendirian PKB. Tempo/Ilham Balindra
Lukman Edy Terdepan di Pusaran PKB Vs PBNU, Ini Profil Eks Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa

Nama mantan Sekjen PKB Lukman Edy disebut-sebut terkait polemik antara PKB dan PBNU. KIni tengah bersiap adakan Muktamar PKB tandingan.


Muktamar PKB Tandingan Ditunda Tapi Tetap Siap Digelar, Begini Pro dan Kontranya

8 hari lalu

Mantan Sekjen PKB, Lukman Edy memberikan keterangan saat menyerahkan surat permohonan penolakan pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2024. Kedatangan Lukman dalam rangka menyerahkan surat keberatan atas hasil Muktamar VI PKB yang berlangsung di Bali 24-25 Agustus 2024. Mantan Sekjen PKB itu mengatakan perlu pembenahan di PKB sesuai dengan pendirian PKB. Tempo/Ilham Balindra
Muktamar PKB Tandingan Ditunda Tapi Tetap Siap Digelar, Begini Pro dan Kontranya

Polemik antara PKB dengan PBNU terus bergulir. Teranyar, muktamar PKB tandingan yang diwacanakan untuk menandingi Muktamar PKB Cak Imin siap digelar.


PKB Tolak Muktamar Tandingan yang Akan Digelar Kubu Kontra Cak Imin

8 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawaid di kantor Dewan Penuh Pusat (DPP) PKB, Jakarta Pusat pada Jumat, 9 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PKB Tolak Muktamar Tandingan yang Akan Digelar Kubu Kontra Cak Imin

PKB menolak muktamar tandingan yang direncanakan oleh kubu kontra Cak Imin itu. Jazilul mengatakan partainya bersepakat dipimpin Cak Imin.