Jalan Panjang Nasib Karyawan Kertas Nusantara

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Pabrik PT Kertas Nusantara di Mangkajang Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. TEMPO/Firman Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Nasib 1.400 karyawan PT Kertas Nusantara-sebelumnya PT Kiani Kertas-sampai saat ini masih terkatung-katung. Pemerintah Kalimantan Timur kemarin menyebut akan membahas nasib karyawan yang dirumahkan itu pada bulan depan.

Baca juga: 5 Bulan Tak Digaji Karyawan Prabowo Subianto Mogok

“Rencananya akan ada gelar perkara membahas nasib karyawan Kertas Nusantara bulan depan nanti,” kata Koordinator Dinas Tenaga Kerja Kaltim Pengawas Wilayah Utara, Sab’an, Senin 25 Februai 2019.

PT Kertas Nusantara diketahui adalah milik Prabowo Subianto dan adik kandungnya, Hashim Djojohadikusumo. Sejak lima tahun lalu, perusahaan ini mengalami masalah keuangan. Menurut Sab'an manajemen perusahaan tidak mampu membayar gaji yang menjadi tuntutan karyawan.

Bagaimana awal mula masalah yang mendera perusahaan ini?

April 1991

Cerita soal Kiani Kertas dimulai sejak didirikan oleh pengusaha Muhammad Hasan atau yang lebih dikenal sebagai Bob Hasan pada 4 April 1991. Setelah tujuh tahun beroperasi, Bob terpaksa menandatangai perjanjian penyelesaian utang (MSAA) senilai Rp 8,91 triliun dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 1998. Ini terjadi lantaran Bank Umum Nasional milik Bob berutang kepada negara sebanyak Rp 8,917 triliun. Sehingga sejumlah aset milik Bob harus diambil negara, salah satunya yaitu Kiani Kertas.

Oktober 2003

Setelah Kiani Kertas berada di tangan BPPN, PT Bank Mandiri Tbk pun mengambil alih aset kredit Kiani Kertas senilai utang yang mampu dibayar dengan arus kas Kiani, yaitu US$ 201,242 juta atau Rp 1,8 triliun. Pembelian dilakukan bersama anggota konsorsium PT Anugra Cipta Investa milik Prabowo Subianto. Dana yang digelontorkan Bank Mandiri US$ 170 juta.

Namun saat itu, Mandiri hanya bertindak investor dan Kiana Kertas tetap dimiliki sepenuhnya oleh Prabowo. Sehingga dalam hal ini, perusahaan milik mantan Pangkostrad inilah yang berutang ke Mandiri. Adapun jabatan komisaris utama dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Maret 2004

Setahun setelah pembelian, Kiani Kertas mengajukan permohonan restrukturisasi alias penundaan pembayaran utang kepada Bank Mandiri. “Saya hanya minta. Berapa tahun kami kammpu, ya tolong terima,” kata Luhut saat itu dalam wawancara bersama wartawan Tempo, Setri Yasra di Jakarta, 17 Maret 2004. Selain masalah utang, perusahaan saat itu juga mengalami masalah operasional dan modal kerja setidaknya sebesar US$ 50 juta untuk

Januari 2005

Di tengah persoalan tersebut, sang adik, Hashim Djojohadikusumo masuk menjadi investor Kiani Kertas lewat perusahannya yang bernama Novela. Suntikan dana sebesar US$ 50 juta pun mengalir masuk ke kas Kiani Kertas. Suntikan modal ini juga berlangsung tak lama setelah Bank Mandiri sepakat untuk merestrukturisasi utang dari Kiani Kertas.

April 2005

Barulah dua tahun sejak pembelian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempersoalkan ketidakhati-hatian Bank Mandiri mengambil alih kredit Kiani Kertas dari BPPN. Salah satu bentuk ketidakhati-hatian itu adalah analisa risiko dan persetujuan dewan komisaris baru diberikan seminggu setelah aksi korporasi bank pelat merah itu.

Juli 2005

Tak hanya di BPK, kasus ini pun masuk dalam ranah penyidikan Kejaksaan. Sebab, Tim Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung mencurigai adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengambilalihan tagihan utang Kiani.

Sehingga, untuk pertama kalinya, Prabowo Subianto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus kredit macet Bank Mandiri di Kiani Kertas, "Saya pemegang saham, jadi saya bertanggung jawab sekarang," ujarnya seusai pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Juli 2005.

April 2007

Setelah melalui sejumlah penyidikan, Kejaksaan Agung pun menetapkan tiga mantan direksi Bank Mandiri sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengalihan aset kredit ke Kiani Kertas. Ketiganya adalah Direktur Utama edward Cornelis William Neloe, Wakil Direktur Utama I Wayan Pugeng, dan Direktur Corporate M, Sholeh Tasripan.

Desember 2008

Di tengah berbagai terpaan masalah tersebut, Kiani Kertas toh tetap melanjutkan produksi. Kapasitas produksi saat itu rata-rata mencapai 1000 ton pulp setiap hari dan kebutuhan kayu yang mencapai 4000 ton. Perusahaan juga berubah nama, dari Kiani Kertas menjadi Kertas Nusantara sejak Maret 2007.

Tapi kemudian, manajemen Kertas Nusantara melakukan pemecatan terhadap 900 karyawannya. Pemecatan dilakukan karena perusahaan tengah menghadapi ancaman gulung tikar atau nyaris bangkrut, lagi-lagi karena masalah utang. Kali ini, Kertas Nusantara berutang sebesar sebesar Rp 142 miliar pada PT Multi Alphabet Dinamika dan kesulitan membayarnya. Tapi pemecatan tak berjalan mulus karena masih ada tagihan janji pembayaran gaji kepada para karyawan. Sehingga, para karyawan ini pun mulai menuntut hak mereka.

November 2009

Ratusan karyawan PT Kertas Nusantara akhirnya mengancam mogok kerja karena adanya tunggakan gaji ini. Ketua Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, PT Kertas Nusantara Ahmad Helmi saat itu mengatakan, sejak empat bulan silam gaji dari 900 karyawan perusahaan tak kunjung dibayar. Selain itu, 200 pegawai lainnya yang kini bekerja merawat mesin belum digaji.

"Kami ingin menuntut hak kami sebagai buruh yang dirumahkan, pihak manajemen terus menghindar," kata Helmi. Menurut dia, perusahaan telah mengingkari kesepakatan antara manajemen dan para karyawan.

Dalam dokumen kesepakatan antara buruh dan manajemen, pekerja atau buruh yang dirumahkan akan diberikan upah dengan komponen upah pokok, tunjangan lokasi, uang sewa rumah, dan 50 persen dari uang fasilitas kebutuhan penunjang. Namun, menurut Helmi, para buruh hanya menerima rata-rata 25 persen dari total gaji pokok.

"Rata-rata para buruh hanya mendapatkan Rp 350 ribu per bulan sejak Juli. Sisanya belum ada kejelasan dari perusahaan kapan akan dilunasi," katanya. Dia mengaku sudah meminta dinas tenaga kerja setempat untuk menangani masalah ini, namun tak kunjung selesai.

Baca juga: Karyawan PT Kertas Nusantara Tagih Prabowo

Februari 2019

Hampir 10 tahun berlalu, namun persoalan tunggakan gaji karyawan Kertas Nusantara ini terus berlarut hingga hari ini. Total karyawan yang telah dirumahkan mencapai 1.400 orang dan perusahaan juga sudah bertahun-tahun tidak beroperasi alias mati suri. “Perusahaan ini sudah tidak beroperasi bertahun-tahun sehingga gagal membayar gaji karyawan,” kata Sab’an.

FAJAR PEBRIANTO / KORAN TEMPO






Pengamat Sebut Gerindra-PKB Berpeluang Pecah Kongsi, Ini Sebabnya

6 jam lalu

Pengamat Sebut Gerindra-PKB Berpeluang Pecah Kongsi, Ini Sebabnya

Umam mengatakan belum adanya deklarasi Capres-Cawapres dalam koalisi itu bisa dimaknai Gerindra - PKB masih membuka peluang masuknya parpol lain


Penasaran Tak Pernah Menang Diduga Jadi Alasan Prabowo Nyapres Ketiga Kalinya

7 jam lalu

Penasaran Tak Pernah Menang Diduga Jadi Alasan Prabowo Nyapres Ketiga Kalinya

Prabowo menyampaikan dirinya sudah masak-masak memikirkan tawaran dari kader Gerindra guna menjadi calon di Pilpres 2024.


Kata Gerindra soal Kemungkinan Prabowo Duet dengan Cak Imin hingga Puan Maharani

8 jam lalu

Kata Gerindra soal Kemungkinan Prabowo Duet dengan Cak Imin hingga Puan Maharani

Dengan dibukanya kemungkinan tersebut, Gerindra disebut masih bisa berkoalisi dengan PDIP, termasuk Prabowo Subianto berduet dengan Puan Maharani.


Gerindra Godok Strategi Baru agar Prabowo Tak Kalah Pilpres Ketiga Kalinya

9 jam lalu

Gerindra Godok Strategi Baru agar Prabowo Tak Kalah Pilpres Ketiga Kalinya

Irfan menyebut partainya akan sangat mempertimbangkan kekuatan pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.


Gerindra Tak Kunci Posisi Capres dalam Koalisi dengan PKB

9 jam lalu

Gerindra Tak Kunci Posisi Capres dalam Koalisi dengan PKB

Cak Imin menyebutkan bahwa koalisi antara PKB dan Partai Gerindra di Pilpres 2024 akan mencetak sejarah baru.


Gerindra Bali Bakal Habis-habisan Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

1 hari lalu

Gerindra Bali Bakal Habis-habisan Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

DPD Partai Gerindra Bali menyatakan siap puputan atau berjuang total untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024.


Goda Cak Imin, Prabowo Sebut Gerindra Sejak Dulu Ingin Kerja Sama dengan PKB

1 hari lalu

Goda Cak Imin, Prabowo Sebut Gerindra Sejak Dulu Ingin Kerja Sama dengan PKB

Gerindra dan PKB sepakat menjalin kerja sama politik menuju 2024. Usai meneken dokumen kerja sama, Prabowo pun sempat merangkul pundak Cak Imin


Prabowo: Gerindra Bisa Bekerja Sama dengan Siapa pun di Republik Ini

1 hari lalu

Prabowo: Gerindra Bisa Bekerja Sama dengan Siapa pun di Republik Ini

Prabowo bercerita, keputusannya saat itu bergabung dengan pemerintahan Jokowi berdasarkan insting. Jokowi diyakini sebagai sosok negarawan.


Prabowo Nyatakan Siap Maju Jadi Capres 2024

1 hari lalu

Prabowo Nyatakan Siap Maju Jadi Capres 2024

Prabowo menyatakan siap jadi capres 2024. Hal ini diungkapkan saat pidato di Rapimnas Partai Gerindra di Sentul, Bogor malam ini.


Jokowi Bicara Soal Kabar Dukungan untuk Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

2 hari lalu

Jokowi Bicara Soal Kabar Dukungan untuk Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

Jokowi angkat bicara soal kabar dukungan dia kepada Prabowo dan Ganjar untuk maju dalam Pilpres 2024.