Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Panjang Nasib Karyawan Kertas Nusantara

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Pabrik PT Kertas Nusantara di Mangkajang Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. TEMPO/Firman Hidayat
Pabrik PT Kertas Nusantara di Mangkajang Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. TEMPO/Firman Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nasib 1.400 karyawan PT Kertas Nusantara-sebelumnya PT Kiani Kertas-sampai saat ini masih terkatung-katung. Pemerintah Kalimantan Timur kemarin menyebut akan membahas nasib karyawan yang dirumahkan itu pada bulan depan.

Baca juga: 5 Bulan Tak Digaji Karyawan Prabowo Subianto Mogok

“Rencananya akan ada gelar perkara membahas nasib karyawan Kertas Nusantara bulan depan nanti,” kata Koordinator Dinas Tenaga Kerja Kaltim Pengawas Wilayah Utara, Sab’an, Senin 25 Februai 2019.

PT Kertas Nusantara diketahui adalah milik Prabowo Subianto dan adik kandungnya, Hashim Djojohadikusumo. Sejak lima tahun lalu, perusahaan ini mengalami masalah keuangan. Menurut Sab'an manajemen perusahaan tidak mampu membayar gaji yang menjadi tuntutan karyawan.

Bagaimana awal mula masalah yang mendera perusahaan ini?

April 1991

Cerita soal Kiani Kertas dimulai sejak didirikan oleh pengusaha Muhammad Hasan atau yang lebih dikenal sebagai Bob Hasan pada 4 April 1991. Setelah tujuh tahun beroperasi, Bob terpaksa menandatangai perjanjian penyelesaian utang (MSAA) senilai Rp 8,91 triliun dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 1998. Ini terjadi lantaran Bank Umum Nasional milik Bob berutang kepada negara sebanyak Rp 8,917 triliun. Sehingga sejumlah aset milik Bob harus diambil negara, salah satunya yaitu Kiani Kertas.

Oktober 2003

Setelah Kiani Kertas berada di tangan BPPN, PT Bank Mandiri Tbk pun mengambil alih aset kredit Kiani Kertas senilai utang yang mampu dibayar dengan arus kas Kiani, yaitu US$ 201,242 juta atau Rp 1,8 triliun. Pembelian dilakukan bersama anggota konsorsium PT Anugra Cipta Investa milik Prabowo Subianto. Dana yang digelontorkan Bank Mandiri US$ 170 juta.

Namun saat itu, Mandiri hanya bertindak investor dan Kiana Kertas tetap dimiliki sepenuhnya oleh Prabowo. Sehingga dalam hal ini, perusahaan milik mantan Pangkostrad inilah yang berutang ke Mandiri. Adapun jabatan komisaris utama dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Maret 2004

Setahun setelah pembelian, Kiani Kertas mengajukan permohonan restrukturisasi alias penundaan pembayaran utang kepada Bank Mandiri. “Saya hanya minta. Berapa tahun kami kammpu, ya tolong terima,” kata Luhut saat itu dalam wawancara bersama wartawan Tempo, Setri Yasra di Jakarta, 17 Maret 2004. Selain masalah utang, perusahaan saat itu juga mengalami masalah operasional dan modal kerja setidaknya sebesar US$ 50 juta untuk

Januari 2005

Di tengah persoalan tersebut, sang adik, Hashim Djojohadikusumo masuk menjadi investor Kiani Kertas lewat perusahannya yang bernama Novela. Suntikan dana sebesar US$ 50 juta pun mengalir masuk ke kas Kiani Kertas. Suntikan modal ini juga berlangsung tak lama setelah Bank Mandiri sepakat untuk merestrukturisasi utang dari Kiani Kertas.

April 2005

Barulah dua tahun sejak pembelian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempersoalkan ketidakhati-hatian Bank Mandiri mengambil alih kredit Kiani Kertas dari BPPN. Salah satu bentuk ketidakhati-hatian itu adalah analisa risiko dan persetujuan dewan komisaris baru diberikan seminggu setelah aksi korporasi bank pelat merah itu.

Juli 2005

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya di BPK, kasus ini pun masuk dalam ranah penyidikan Kejaksaan. Sebab, Tim Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung mencurigai adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengambilalihan tagihan utang Kiani.

Sehingga, untuk pertama kalinya, Prabowo Subianto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus kredit macet Bank Mandiri di Kiani Kertas, "Saya pemegang saham, jadi saya bertanggung jawab sekarang," ujarnya seusai pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Juli 2005.

April 2007

Setelah melalui sejumlah penyidikan, Kejaksaan Agung pun menetapkan tiga mantan direksi Bank Mandiri sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengalihan aset kredit ke Kiani Kertas. Ketiganya adalah Direktur Utama edward Cornelis William Neloe, Wakil Direktur Utama I Wayan Pugeng, dan Direktur Corporate M, Sholeh Tasripan.

Desember 2008

Di tengah berbagai terpaan masalah tersebut, Kiani Kertas toh tetap melanjutkan produksi. Kapasitas produksi saat itu rata-rata mencapai 1000 ton pulp setiap hari dan kebutuhan kayu yang mencapai 4000 ton. Perusahaan juga berubah nama, dari Kiani Kertas menjadi Kertas Nusantara sejak Maret 2007.

Tapi kemudian, manajemen Kertas Nusantara melakukan pemecatan terhadap 900 karyawannya. Pemecatan dilakukan karena perusahaan tengah menghadapi ancaman gulung tikar atau nyaris bangkrut, lagi-lagi karena masalah utang. Kali ini, Kertas Nusantara berutang sebesar sebesar Rp 142 miliar pada PT Multi Alphabet Dinamika dan kesulitan membayarnya. Tapi pemecatan tak berjalan mulus karena masih ada tagihan janji pembayaran gaji kepada para karyawan. Sehingga, para karyawan ini pun mulai menuntut hak mereka.

November 2009

Ratusan karyawan PT Kertas Nusantara akhirnya mengancam mogok kerja karena adanya tunggakan gaji ini. Ketua Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, PT Kertas Nusantara Ahmad Helmi saat itu mengatakan, sejak empat bulan silam gaji dari 900 karyawan perusahaan tak kunjung dibayar. Selain itu, 200 pegawai lainnya yang kini bekerja merawat mesin belum digaji.

"Kami ingin menuntut hak kami sebagai buruh yang dirumahkan, pihak manajemen terus menghindar," kata Helmi. Menurut dia, perusahaan telah mengingkari kesepakatan antara manajemen dan para karyawan.

Dalam dokumen kesepakatan antara buruh dan manajemen, pekerja atau buruh yang dirumahkan akan diberikan upah dengan komponen upah pokok, tunjangan lokasi, uang sewa rumah, dan 50 persen dari uang fasilitas kebutuhan penunjang. Namun, menurut Helmi, para buruh hanya menerima rata-rata 25 persen dari total gaji pokok.

"Rata-rata para buruh hanya mendapatkan Rp 350 ribu per bulan sejak Juli. Sisanya belum ada kejelasan dari perusahaan kapan akan dilunasi," katanya. Dia mengaku sudah meminta dinas tenaga kerja setempat untuk menangani masalah ini, namun tak kunjung selesai.

Baca juga: Karyawan PT Kertas Nusantara Tagih Prabowo

Februari 2019

Hampir 10 tahun berlalu, namun persoalan tunggakan gaji karyawan Kertas Nusantara ini terus berlarut hingga hari ini. Total karyawan yang telah dirumahkan mencapai 1.400 orang dan perusahaan juga sudah bertahun-tahun tidak beroperasi alias mati suri. “Perusahaan ini sudah tidak beroperasi bertahun-tahun sehingga gagal membayar gaji karyawan,” kata Sab’an.

FAJAR PEBRIANTO / KORAN TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

Pengamat menilai Indonesia saat ini mengalami defisit anggaran yang berpotensi menembus 3 persen. Pemerintahan Prabowo-Gibran mesti hati-hati.


Prabowo Sebut Tak Perlu Gerakan Non-Blok Baru

12 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Sebut Tak Perlu Gerakan Non-Blok Baru

Prabowo mengklaim Indonesia dilihat oleh negara-negara Afrika karena keberhasilan sebagai negara yang berkembang.


Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

Pengangkatan sejumlah nama kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo sebagai komisaris BUMN dipersoalkan. Bisa berimbas pada kinerja perseroan.


Prabowo: Indonesia Siap Tampung Anak-anak Palestina yang Alami Trauma

13 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di sela-sela KTT untuk Gaza yang berlangsung di Amman, Yordania pada Selasa, 11 Juni 2024. Dok: Istimewa
Prabowo: Indonesia Siap Tampung Anak-anak Palestina yang Alami Trauma

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap menampung anak-anak Palestina yang mengalami trauma


Momen Prabowo Dapat Pujian dari Presiden Palestina: Dia Sosok Cerdas

15 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di sela-sela KTT untuk Gaza yang berlangsung di Amman, Yordania pada Selasa, 11 Juni 2024. Dok: Istimewa
Momen Prabowo Dapat Pujian dari Presiden Palestina: Dia Sosok Cerdas

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT bertajuk "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza" di Amman, Yordania pada Selasa, 11 Juni 2024.


Baru Pulang dari Yordania, Prabowo Langsung Temui Jokowi Lapor soal Gaza

16 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Baru Pulang dari Yordania, Prabowo Langsung Temui Jokowi Lapor soal Gaza

Prabowo melaporkan hasil kunjungan kerja ke Yordania untuk konferensi tingkat tinggi "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza".


Prabowo Sebut Makan Siang Gratis Jadi Salah Satu Kebijakan Prioritasnya

21 jam lalu

Pasangan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertemu dan bertukar pikiran di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 8 Juni 2024. Tim Media Prabowo Subianto
Prabowo Sebut Makan Siang Gratis Jadi Salah Satu Kebijakan Prioritasnya

"Saya mempunyai beberapa kebijakan yang ambisius, terutama jika menyangkut anak-anak," kata Prabowo.


Prabowo dan MBS Bertemu, Bahas Penguatan Bilateral hingga Isu Palestina

23 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS) bin Abdulaziz Al Saud di Jeddah, Arab Saudi, Rabu, 12 Juni 2024. Foto: Istimewa
Prabowo dan MBS Bertemu, Bahas Penguatan Bilateral hingga Isu Palestina

Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas kenaikan kuota haji 20.000 untuk tahun ini dan implementasi inisiatif Rute Makkah.


Politikus Senior Gerindra Permadi Satrio Wiwoho Meninggal Dunia

1 hari lalu

Politikus senior Partai Gerindra, Permadi Satria Wiwoho (tengah) didampingi penasehat hukumnya bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus)  Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 27 Mei 2019. Permadi diperiksa sebagai saksi terlapor oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya, terkait kasus penyebaran kebencian dan dugaan makar. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Politikus Senior Gerindra Permadi Satrio Wiwoho Meninggal Dunia

Politikus senior Partai Gerindra Permadi Satrio Wiwoho meninggal pada Rabu, 12 Juni 2024. Permadi tutup usia di umur 84 tahun.


Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi 1.000 Pasien Korban Perang di Gaza

2 hari lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto  REUTERS/Edgar Su
Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi 1.000 Pasien Korban Perang di Gaza

Menhan Prabowo mengatakan Indonesia siap mengevakuasi para korban perang di Gaza, Palestina. Mereka akan dirawat di rumah sakit di Indonesia.