Pemerintah Kaltim Akan Bahas Nasib Karyawan Kertas Nusantara

Karyawan mendemo PT Kertas Nusantara Berau Kaltim, 16 April 2015. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Balikpapan - Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) kembali membahas kelangsungan nasib ribuan karyawan PT Kertas Nusantara di Berau. Nasib perusahaan bubur kertas yang dulu bernama Kiani Kertas ini tak jelas sejak merumahkan 1.400 karyawannya sejak 2014 silam.

Baca juga: 5 Bulan Tak Digaji Karyawan Prabowo Subianto Mogok

“Rencananya akan ada gelar perkara membahas nasib karyawan Kertas Nusantara bulan depan nanti,” kata Koordinator Dinas Tenaga Kerja Kaltim Pengawas Wilayah Utara, Sab’an, Senin 25 Februai 2019.

Sab’an mengatakan, pembahasan nasib PT Kertas merupakan inisiatif pemerintah daerah. Pemerintah berencana mempertemukan aspirasi karyawan dan perusahaan yang mati suri hingga kini.

Selama lima tahun ini, sambung Sab’an, pihaknya sudah mengupayakan penyelesaian soal tuntutan tunggakan gaji karyawan PT Kertas. Manajemen perusahaan sendiri mengklaim tidak mampu membayar gaji yang menjadi tuntutan karyawan.

“Perusahaan ini sudah tidak beroperasi bertahun tahun sehingga gagal membayar gaji karyawan,” kata dia.

Permasalahannya, PT Kertas masih terikat hubungan kontrak kerja dengan karyawan sejak dirumahkan lima tahun lalu. Kondisi ini pula yang menyebabkan tuntutan gaji karyawan terus membengkak.

“Istilahnya, argo gaji terus berjalan selama prosesnya tidak diselesaikan,” ujar Sab’an.

Aset aset PT Kertas di Berau pun diperkirakan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban utang perusahaan dan tunggakan gaji.

“Kalau menyatakan pailit, asetnya juga tidak mampu untuk membayar utang. Saya dengar perusahaan sedang negosiasi memulihkan bisnisnya. Mereka menyebut ada investor yang tertarik, namun belum ada titik temu dengan pemilik,” kata Sab’an.

Dinamisator LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradharma Rupang mengungkap bahwa perusahaan Kertas Nusantara itu merupakan milik calon presiden Prabowo Subianto.

“Dia memegang sejumlah izin pertambangan batu bara dan perusahaan hutan tanaman industri di Kaltim,” paparnya.

Soal nasib PT Kertas, Rupang berpendapat, calon presiden koalisi Gerindra, PKS dan PAN ini sedang membaca peluangnya dalam pemilihan presiden 2019. Alasan ini yang menyebabkannya seperti menggantung kelangsungan perusahaan selama lima tahun terakhir.

“Dia menunggu hasil pemilihan nanti, itu kenapa sepertinya enggan menutup perusahaan,” katanya.

Baca juga: Karyawan PT Kertas Nusantara Tagih Prabowo

Ribuan karyawan PT Kertas tetap menunggu kejelasan hak gajinya terhitung sejak 60 bulan silam. Mereka dirumahkan dengan catatan tetap menerima gaji pokok kisaran Rp 2 juta hingga Rp 3 juta.

“Perusahaan menjanjikan karyawan tetap menerima gaji pokok saja. Namun tidak pernah diterima hingga kini,” ungkap salah seorang karyawan.

Tunggakan gaji karyawan selama 5 tahun diperkirakan sudah mencapai Rp 540 miliar. Total kewajiban sebesar Rp 9 miliar per bulan diperuntukan 1.400 karyawan.

Pengurus Serikat Pekerja PT Kertas Nusantara terus memperjuangkan nasibnya dengan berbagai aksi demo di Tanjung Redeb (Berau), Samarinda (Kaltim) hingga Jakarta. Karyawan menyebut tunggakan meliputi kewajiban gaji 1.400 karyawan dan premi asuransi kesehatan dan kerja karyawan.






Soal Potensi Gempa M7,0, BMKG: Mangkalihat, Bukan IKN

20 menit lalu

Soal Potensi Gempa M7,0, BMKG: Mangkalihat, Bukan IKN

Pemberitaan potensi gempa di IKN setelah BMKG mencatat gempa terkini di Kalimantan Timur, yakni 25 dan 29 Januari lalu.


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

4 jam lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

6 jam lalu

Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Jika harus dihadapkan dengan memilih antara Anies dan Prabowo, Sandiaga dengan tegas mengatakan akan memilih Prabowo.


Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

7 jam lalu

Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Sandiaga mengungkapkan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017. Apa itu?


Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

13 jam lalu

Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Nama Fadli Zon muncul dalam pusaran perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.


Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

13 jam lalu

Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Sandiaga Uno mengungkapkan legalitas perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dilakukan jelang pilgub DKI Jakarta 2017.


Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

1 hari lalu

Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

Sandiaga Uno mengungkap dokumen perjanjian dia dengan Anies Baswedan dan Prabowo saat ini dipegang oleh politikus Gerindra Dasco.


Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

1 hari lalu

Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian yang pernah dibuat lalu diteken oleh dia, Prabowo dan Anies pada 2017. Apa isinya?


Prabowo Temui Gibran dan Bobby Nasution Anak-Mantu Jokowi, Rayu Kaesang Masuk Gerindra, Untuk Apa?

1 hari lalu

Prabowo Temui Gibran dan Bobby Nasution Anak-Mantu Jokowi, Rayu Kaesang Masuk Gerindra, Untuk Apa?

Prabowo Subianto mengunjungi anak-mantu Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Terakhir rayu Kaesang masuk Gerindra, untuk apa?


Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

1 hari lalu

Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

Pembentukan tim ini dilakukan setelah Gerindra dan PKB membentuk sekretariat bersama.