Mendagri Sebut Kepala Daerah Tak Dilarang Kampanye Dukung Capres

Reporter

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2019. Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin saat bersaksi dalam sidang mengatakan Tjahjo Kumolo pernah meminta tolong kepadanya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah diperbolehkan berkampanye dan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden 2019. Menurut Mendagri, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Baca juga: Perludem: Kepala Daerah Boleh Dukung Calon Presiden, Asal...

"Seluruh kepala daerah punya hak politik, berhak untuk kampanye karena mereka adalah wakil, didukung, dipilih, diajukan satu parpol atau gabungan parpol," ujar Tjahjo di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Tjahjo mengatakan kepala daerah dapat berkampanye asal tetap berpegang pada aturan yang sudah ada. Yakni seperti cuti ketika kampanye dilaksanakan di hari kerja serta tidak menggunakan fasilitas dan uang anggaran pemerintah daerah.

Meski kepala daerah memiliki jabatan melekat, menurut Tjahjo, hal itu tak perlu dipermasalahkan. Sebab, kata dia, kepala daerah memang diperbolehkan untuk menyatakan dukungan ke salah satu pasangan calon. "Saya kampanye juga sama sebagai Mendagri, melekat juga. Yang penting sesuai aturan," katanya.

Baca: Perludem: Dukungan Kepala Daerah Bisa Dulang Suara dan Stigma

Tjahjo kembali menegaskan soal aturan kampanye oleh kepala daerah, setelah muncul polemik terkait deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain yang mendukung calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah memutuskan Ganjar dan 31 kepala daerah melanggar aturan terkait deklarasi dukungan kepada Jokowi - Ma'ruf beberapa waktu lalu. Bawaslu menyebut mereka melanggar aturan netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Menurut Tjahjo, Ganjar Pranowo tak melanggar aturan terkait deklarasi tersebut. Sebab, kata dia, dalam deklarasi itu Ganjar dan 31 kepala daerah lain sudah mengikuti aturan yang ada. "Yang penting aturan yang ada sudah dilalui," ucapnya.

Baca juga: Ganjar: Deklarasi Kepala Daerah Dukung Jokowi Tak Langgar Aturan

Tjahjo mengatakan panitia pengawas pemilu Jawa Tengah sebelumnya menyatakan deklarasi Ganjar dan kepala daerah lain sudah sesuai aturan. Namun, kata dia, yang terjadi saat ini adalah pelanggaran terkait etika kepala daerah. "Saya kira kalau sudah bicara etika kan repot, semua kepala daerah juga begitu," ucapnya.






Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

47 menit lalu

Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

Jokowi mengaku sangat selektif memilih kunjungan ke luar negeri. Ia memilih perjalanan yang memberikan manfaat signifikan.


Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

13 jam lalu

Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berbicara banyak soal rencana Partai Demokrat, PKS, hingga NasDem yang bakal mendukungnya jadi Capres 2024


PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

14 jam lalu

PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

Daryono mengungkapkan, menguatnya dukungan terhadap Anies Baswedan itu datang dari berbagai elemen masyarakat


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

18 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

23 jam lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

1 hari lalu

Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

PKS tak membantah soal nama Anies Baswedan yang akan mereka usung sebagai calon presiden bersama NasDem dan Demokrat.


NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

1 hari lalu

NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden yang paling berpeluang untuk diusung oleh koalisi NasDem, Demokrat dan PKS.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

1 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

2 hari lalu

PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

PKS disebut-sebut bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem. Ketiganya mengatakan telah menjalin komunikasi yang intensif.


Survei CSIS: Ganjar Pranowo Paling Disukai Pemilih Milenial sebagai Capres 2024

3 hari lalu

Survei CSIS: Ganjar Pranowo Paling Disukai Pemilih Milenial sebagai Capres 2024

CSIS merilis hasil survei yang menyatakan bahwa pemilih milenial dan generasi Z mengunggulkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.