KPK Ingatkan Pelaporan LHKPN Pejabat Masih Rendah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Jumlah Anggota Dewan yang Menyerahkan LHKPN

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah pejabat yang telah membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN periode 2019 ke Komisi Pemberantasan Korupsi masih rendah. Padahal, untuk kewajiban melapor tahun ini, KPK memberikan batas waktu hingga 31 Maret.

Baca juga: KPK Geram Anggota DPRD DKI Tak Satu pun Lapor LHKPN

Menurut data KPK per 25 Februari 2019, pejabat yang wajib melaporkan LHKPN berjumlah 329.124 orang. Namun, yang sudah melaporkan hanya 58.598 orang, sementara 270.544 orang belum melapor. "Tingkat kepatuhan secara nasional baru berkisar 17,8 persen," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 25 Februari 2019.

Lembaga dengan tingkat kepatuhan paling rendah adalah DPR. Dari jumlah anggota 524, baru 40 legislator yang membuat LHKPN. Persentase tingkat kepatuhan hanya 7,63 persen.

Lembaga kedua yang paling malas melaporkan kekayaannya masih lembaga legislatif yakni DPRD dengan persentase 10,21 persen. Dari 16.310 wajib lapor, baru 1.665 orang yang melapor. Pada 2018, tingkat kepatuhan anggota DPRD dalam pelaporan harta kekayaan adalah 0 persen.

Di urutan ketiga ada lembaga yudikatif dengan persentase kepatuhan 13,12 persen. Disusul lembaga eksekutif 18,54 persen, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 19,34 persen serta MPR 50 persen. Pejabat lembaga negara yang sejauh ini paling rajin melapor kekayaan adalah DPD RI dengan 60,29 persen.

Baca juga: LHKPN Anggota DPR Rendah, Ketua KPK: Apa Perlu Bimbingan Khusus?

Febri mengatakan KPK telah mendatangi 75 instansi selama Januari dan Februari 2019 untuk memberikan bimbingan teknis soal LHKPN. Kunjungan itu dilakukan untuk memberi pemahaman kepada penyelenggara negara mengenai kewajiban membuat LHKPN. "Dan membantu mereka jika ada kesulitan," katanya.

Febri mengatakan lembaganya tengah menimbang untuk kembali mendatangi sejumlah lembaga negara untuk membantu proses pelaporan LHKPN, salah satunya DPRD dan DPR. "Kemungkinan akan kami datangi agar bisa membantu penyelenggara di sana untuk lebih mudah melaporkan LHKPN," ujarnya.






KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

34 menit lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

15 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Profil Suami Catherine Wilson: Idham Mase Anggota DPRD Sidrap Kekayaannya Rp 1,6 M, Punya Utang Rp 735 Juta

21 jam lalu

Profil Suami Catherine Wilson: Idham Mase Anggota DPRD Sidrap Kekayaannya Rp 1,6 M, Punya Utang Rp 735 Juta

Idham Mase, suami Catherine Wilson merupakan anggota DPRD Sidenreng Rappang tercatat di LHKPN punya kekayaan Rp 1,6 miliar, dengan utang Rp 735 juta.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

22 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

23 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

23 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

1 hari lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.