Undang Jokowi di Munas Ulama, PBNU: Tak Ada Urusan dengan Pilpres

Reporter

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj bersama para pimpinan PBNU usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 10 Januari 2019. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan undangan untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU), tak ada hubungannya dengan pemilihan presiden 2019. Robikin menjelaskan “Kegiatan itu amanat konstitusi NU,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas saat dihubungi Tempo pada Ahad dini hari Ahad, 24 Februari 2019.

Dalam satu periode selama lima tahun, pengurus harus menggelar acara itu setidaknya dua kali. PBNU mengundang Presiden Jokowi untuk membuka acara yang akan dilaksanakan pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.

Baca: Jokowi Bakal Hadiri Acara Munas Alim Ulama NU di Jawa Barat

Wasekjen PBNU Masduki Baidowi menjelaskan NU secara organisatoris berkomitmen tidak akan melibatkan diri dalam politik praktis. "Pak Jokowi kami undang sebagai presiden, bukan calon presiden," ujar Masduki saat dihubungi Tempo pada Sabtu malam, 23 Februari 2019. Ia mengatakan tidak ada penggalangan massa untuk capres tertentu dalam acara ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menuturkan pertemuan itu akan membahas sejumlah isu. Harapannya, PBNU dapat memberi solusi atas masalah yang tengah dihadapi sama seperti munas sebelumnya.

Meski banyak warga NU yang datang ke acara itu, Said Aqil menyatakan Munas dan Konbes tidak menjadi ajang kampanye. "PBNU bukan kendaraan politik." Menurut dia, warga NU tak perlu diarahkan untuk mendukung tokoh NU yang berlaga di Pilpres 2019.

Baca: Tawa Jokowi Saat Ketua Muslimat NU Ditanya ...

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai kehadiran Jokowi sebagai presiden ataupun capres di acara Munas Alim Ulama NU, cenderung bisa mendongkrak elektabilitas di Jawa Barat.

Namun, Emrus mengatakan hal itu akan sangat tergantung oleh beberapa hal. "Pertama, sangat tergantung pada bagaimana umat NU secara individu, bukan sebagai organisasi, menilai kehadiran Pak Joko Widodo," kata Emrus kepada Tempo, Sabtu, 23 Februari 2019.

Kedua, peluang elektoral bisa didapatkan Jokowi jika pesan-pesan yang ia sampaikan dalam Munas Alim Ulama bisa memenuhi kepentingan warga NU secara pribadi. Sebab, ia melihat masyarakat saat ini seperti sedang mengevaluasi program yang sudah diwujudkan Jokowi. Evaluasi itu akan dinilai sebagai sesuatu yang menguntungkan atau tidak.

Simak: PBNU Pertanyakan Dasar Kekhawatiran dalam Doa Neno Warisman

Jawa Barat merupakan lumbung suara penantang Jokowi, Prabowo Subianto, pada pilpres 2014. Namun, untuk 2019, Emrus melihat adanya peluang penambahan elektoral untuk Jokowi karena terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat.

Ridwan Kamil telah menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Bisa saja pemilih Ridwan Kamil memberikan dukungan kepada Jokowi meski bukan berarti mayoritas. “Secara hipotetis dapat menambah elektoral Pak Joko Widodo dalam pilpres yang akan datang."


DEWI NURITA | FRISKI RIANA






Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

12 menit lalu

Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim sebut Anies Baswedan disabotase ular kobra sekarung & Jokowi puji Heru Budi jadi Top 3 Metro


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

27 menit lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


Bertemu Bobby Nasution, Prabowo Sebut Kota Medan Kini Semakin Maju

2 jam lalu

Bertemu Bobby Nasution, Prabowo Sebut Kota Medan Kini Semakin Maju

Menurut Prabowo, Gerindra selama ini terus memonitor kinerja Bobby Nasution sejak dilantik menjadi wali kota pada 26 Februari 2021.


Ulama di 1,000 Abrahamic Circles Mengutuk Pembakaran Al Quran di Swedia

11 jam lalu

Ulama di 1,000 Abrahamic Circles Mengutuk Pembakaran Al Quran di Swedia

Ulama yang tergabung dalam program 1,000 Abrahamic Circles mengutuk aksi pembakaran Al Quran yang terjadi di Stockholm, Swedia.


Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

12 jam lalu

Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

Presiden RI ke-2 Soeharto pernah bersemedi di beberapa gunung di Jawa. Setidaknya ada 10 pertapaan dijalani.


Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

13 jam lalu

Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

Ony ikut membantah tudingan PDIP memobilisasi kepala desa untuk menyuarakan jabatan 9 tahun.


Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

16 jam lalu

Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmta mengatakan program insentif kendaraan listrik sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun hingga saat ini, masih dalam tahap finalisasi.


FX Hadi Rudyatmo: Kaesang Pangarep Potensial, Ada Darah Politik dari Jokowi

19 jam lalu

FX Hadi Rudyatmo: Kaesang Pangarep Potensial, Ada Darah Politik dari Jokowi

FX Rudy mengapresiasi niat Kaesang yang mulai tertarik ke dunia politik. Eks Wali Kota Solo itu mempersilakan jika Kaesang ingin bergabung dengan PDIP


PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

19 jam lalu

PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis.


Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

19 jam lalu

Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkap keinginan Kesang Pangarep menjadi kepala daerah. Sementara Gibran mau maju Pilgub DKI 2024.