Polisi Pilih Langkah Diplomasi Bebaskan 2 WNI Sandera Abu Sayyaf

Kelompok Abu Sayyaf berkumpul di hutan kepulauan Basilan, Filipina Selatan. [Radio Free Asia]

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membebaskan dua warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Kepolisian menyatakan akan memilih langkah diplomatis untuk membebaskan kedua WNI tersebut.

Baca: Otak Teror Katedral Jolo Pemimpin Abu Sayyaf Bernama Sawadjaan

"Nanti Kementerian Luar Negeri akan mengundang TNI, Polri dan BIN, dalam rangka untuk lebih mengedepankan langkah-langkah diplomasi yang humanis dan persuasif," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, Kamis, 21 Februari 2019.

Penyanderaan terhadap dua WNI diketahui melalui video yang viral di Facebóok sejak kemarin. Dalam video yang berdurasi 30 detik itu, korban yang disandera meminta perhatian dari Pemerintah Indonesia, khususnya presiden untuk segera membebaskan mereka. Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar Rp. 10 miliar kepada Pemerintah Indonesia untuk membebaskan kedua korban.

Belakangan diketahui kedua orang yang muncul di video berasal dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Hariadin dan Heri Ardiasyah.

Dedi mengatakan upaya pembebasan terhadap dua orang itu akan dikoordinir oleh Kemenlu. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina, kata dia, juga akan bekerja sama dengan pemerintah Filipina untuk melakukan negoisasi.

Dedi mengatakan polisi dapat membantu dengan menyediakan jaringan dan data mengenai pelaku teror itu. Dia mengatakan kepolisian Indonesia juga bisa bekerja sama dengan kepolisian Filipina untuk membebaskan sandera.

Langkah diplomasi juga pernah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf pada 2016 silam. Kesepuluh WNI itu merupakan anak buah kapal yang ditangkap di sekitar periarian Filipina.

Negosiasi pembebasan sepuluh WNI itu dilakukan oleh Yayasan Sukma, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dengan pihak tokoh masyarakat, LSM, lembaga kemanusiaan daerah Sulu yang memiliki akses langsung ke pihak Abu Sayyaf di bawah koordinasi langsung pemerintah Republik Indonesia.

Simak juga: Kemenlu: Pelaku Bom di Gereja Filipina Belum Diketahui

Upaya pembebasan sandera Abu Sayyaf dilakukan sejak 23 April 2016. Pendekatan pendidikan dipilih karena sudah ada kerja sama antara Yayasan Sukma dan pemerintah otonomi Moro Selatan. Sepuluh WNI itu akhirnya dapat dibebaskan pada Mei 2016.






Filipina Sambut Kembali Pelancong dari China

1 hari lalu

Filipina Sambut Kembali Pelancong dari China

Filipina berusaha memikat kembali pelancong asal China, setelah Beijing menghapus pembatasan Covid-19.


Jokowi Minta Kemenhan Koordinasikan Intelijen, PBHI: Bisa Ancam Kebebasan Sipil

4 hari lalu

Jokowi Minta Kemenhan Koordinasikan Intelijen, PBHI: Bisa Ancam Kebebasan Sipil

PBHI mengatakan pernyataan Presiden Jokowi soal Kemenhan koordinasikan intelijen melanggar UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara


Sebelum Kepala BIN, Jokowi Berkali-kali Ingatkan 2023 Tahun Gelap

5 hari lalu

Sebelum Kepala BIN, Jokowi Berkali-kali Ingatkan 2023 Tahun Gelap

Sebelum Kepala BIN Budi Gunawan menyampaikan bahwa 2023 merupakan tahun gelap, Presiden Jokowi juga pernah menyebut hal yang sama. Kapan saja?


Kepala BIN Sebut 2023 Tahun Gelap, Minta Seluruh Kepala Daerah Berhati-hati

6 hari lalu

Kepala BIN Sebut 2023 Tahun Gelap, Minta Seluruh Kepala Daerah Berhati-hati

Kepala BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan menyebut pihaknya telah mendapat data dari intelijen dunia yang menyebut 2023 bakal menjadi tahun yang "gelap".


Kemlu Akan Dampingi Anton Gobay yang Ditangkap di Filipina

7 hari lalu

Kemlu Akan Dampingi Anton Gobay yang Ditangkap di Filipina

Kementerian Luar Negeri menyatakan bersedia memberikan pendampingan hukum terhadap Anton Gobay yang ditangkap di Filipina atas kepemilikan senjata.


Filipina Bebaskan Jurnalis Maria Ressa dalam Kasus Pajak

8 hari lalu

Filipina Bebaskan Jurnalis Maria Ressa dalam Kasus Pajak

Peraih Nobel Perdamaian asal Filipina Maria Ressa dan situs beritanya Rappler dibebaskan oleh pengadilan atas dakwaan penggelapan pajak.


Jokowi Perintahkan Prabowo Kelola Info Intelijen di BIN hingga BSSN

8 hari lalu

Jokowi Perintahkan Prabowo Kelola Info Intelijen di BIN hingga BSSN

Presiden Jokowi hari ini memenuhi undangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk hadir dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023.


Anton Gobay Sebut Foto dengan Lukas Enembe Hoaks

10 hari lalu

Anton Gobay Sebut Foto dengan Lukas Enembe Hoaks

Anton Gobay memberikan klarifikasinya perihal foto bersama Gubernur Papua Lukas Enembe yang beredar di dunia maya.


Mengenal Daisuke Sato, Pemain Lini Belakang Pertahanan Persib Bandung

13 hari lalu

Mengenal Daisuke Sato, Pemain Lini Belakang Pertahanan Persib Bandung

Selama perjuangan Persib Bandung menaiki tangga klasemen, deretan para pemain asingnya menarik disoroti, salah satunya Daisuke Sato


Anton Gobay Mengaku Jual Senjata Api kepada Penawar Tertinggi di Papua

13 hari lalu

Anton Gobay Mengaku Jual Senjata Api kepada Penawar Tertinggi di Papua

Dedi mengungkapkan Anton Gobay menyampaikan permohonan maaf di hadapan tim Polri yang diutus ke Filipina.