Soal Lahan Prabowo di Kaltim, JK: Kebetulan, Saya yang Kasih Itu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) bersama Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi (kiri), Staf Khusus Wapres Wijayanto (kedua kanan) dan Asisten Tim Ahli Wapres Pitono (kanan) menyaksikan siaran langsung Debat Kedua Pilpres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) bersama Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi (kiri), Staf Khusus Wapres Wijayanto (kedua kanan) dan Asisten Tim Ahli Wapres Pitono (kanan) menyaksikan siaran langsung Debat Kedua Pilpres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan dirinya merupakan sosok yang ikut terlibat dalam pemberian izin pembelian hak guna usaha (HGU) lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur, oleh Prabowo Subianto. Hal ini terjadi pada 2004 silam, saat JK baru dua minggu menjabat sebagai wakil presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Baca juga: Singgung Tanah Prabowo, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu

    "Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai Undang-Undang , sesuai aturan, apa yang salah. Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.

    JK mengatakan tanah tersebut merupakan aset kredit macet yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian dialihkelolakan oleh Bank Mandiri.

    JK mengatakan saat itu tanah tersebut diminati oleh Prabowo dan pengusaha dari Singapura. Saat itu JK kemudian meminta Agus Marto, yang sedang menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, agar lebih memprioritaskan warga negara Indonesia.

    Namun JK meminta agar pembelian HGU lahan itu dilakukan secara tunai. JK mengatakan Prabowo harus mengeluarkan biaya sebesar US$ 150 juta.

    "Ya dia pinjam dari mana saya tidak tahu, tapi pokoknya bayar cash. Dan, saya tidak izinkan itu kalau tidak cash," kata JK.

    JK mengatakan pembelihan HGU lahan itu diizinkan karena akan digunakan sebagai lokasi industri untuk ekspor. "Tujuannya untuk ekspor, jadi kita dukung karena itu untuk ekspor. Bahwa dia punya itu otomatis saja," kata JK.

    Urusan lahan milik Prabowo Subianto ini menjadi ramai setelah calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengungkit hal ini di debat kedua capres, yang digelar Ahad lalu. Hal ini bermula dari Prabowo yang mempertanyakan pembagian sertifikat tanah selama era pemerintahan Jokowi.

    Baca juga: Dahnil Sebut Eks GAM Bereaksi Tanah Prabowo di Aceh Dipersoalkan

    Jokowi pun kemudian menjawab dengan menyebutkan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Ia pun mengisyaratkan kepemilikan tanah Prabowo itu tersebut tidak dilakukan masa pemerintahan dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.