Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kubu Jokowi Pasang Strategi Perang Total, Ini Kata Pengamat

Reporter

image-gnews
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, yang dipimpin Erick Thohir menggelar konferensi pers di Markas TKN, Gedung High End, Jakarta pada Rabu, 13 Februari 2019. Dewi Nurita/TEMPO
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, yang dipimpin Erick Thohir menggelar konferensi pers di Markas TKN, Gedung High End, Jakarta pada Rabu, 13 Februari 2019. Dewi Nurita/TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ada dua kemungkinan yang menjadi alasan kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi mulai melancarkan strategi kampanye perang total.

Baca: Tim Sukses Jokowi: Kami Mulai Kampanye Perang Total

Pertama, menurut dia, hal ini dilakukan karena elektabilitas Jokowi yang masih stagnan dan belum mengunci titik aman. "Logika survei, petahana minimal 60 persen elektabilitasnya. Jokowi cuma stabil di kisaran 54-56 persen sampai saat ini," ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Kamis, 14 Februari 2019.

Alasan kedua, hal itu bisa jadi sebagai upaya mengejar target 70 persen, sehingga menggunakan strategi perang terbuka.

Rabu malam, 13 Februari 2019, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko menyatakan bahwa saat ini timnya akan bermain strategi kampanye perang total. Namun, Kepala Staf Kepresidenan ini membantah strategi itu digunakan akibat elektabilias Jokowi yang cenderung stagnan, padahal sudah memasuki 62 hari menuju hari H pencoblosan pemilihan presiden 2019.

Baca: Kubu Jokowi Tak Khawatir Gempuran Kubu Prabowo di Jawa Tengah

"Enggak (karena stagnan). Perang total ini karena kami tidak ingin menang dengan persentase rendah. Kami ingin optimum. Target yang kami harapkan masih 70 persen," ujar Moeldoko di Markas TKN, Gedung High End, Jakarta pada Rabu, 13 Februari 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Moeldoko menjelaskan, perang total yang dimaksud, yakni menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan optimal, mulai dari partai politik, relawan, dan seluruh elemen yang mendukung paslon 01. "Kami mengenali kekuatan kami dan akan menggunakannya secara optimum untuk melakukan penetrasi terhadap segmen yang menjadi prioritas," ujarnya.

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir menambahkan, perang total bukan berarti kubunya menggunakan segala cara untuk menang. "Jangan dimaknai begitu. Perang total bukan berarti di bawah (akar rumput) menghalalkan segala cara," ujar Erick di lokasi yang sama.

Ia menjelaskan, timses melakukan mapping satu per satu wilayah untuk memastikan kemenangan. "Dan Alhamdulillah kami sudah menang (sampai saat ini). Tapi tidak boleh dianggap remeh, kita bisa jatuh karena batu kerikil," ujar pemilik usaha Mahaka Group ini.

Baca: Sebut Perang Total, Timses Jokowi Bantah Karena Elektabilitas

Menurut hasil survei LSI Denny JA, elektabilitas Jokowi cenderung stagnan selama lima bulan pasca-penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Adapun elektabilitas Jokowi pada Agustus 2018 sebesar 52,2 persen. Pada Januari 2019, elektabilitas Jokowi hanya naik tak sampai 3 persen yakni menjadi 54,8 persen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PBNU dan Muhammadiyah Akhirnya Putuskan Terima Izin Tambang Jokowi

5 menit lalu

Logo PBNU dan Muhammadiyah. Istimewa
PBNU dan Muhammadiyah Akhirnya Putuskan Terima Izin Tambang Jokowi

Dua ormas keagamaan besar, PBNU dan Muhammadiyah menerima tawaran izin tambang Jokowi


Alasan di Balik Keputusan Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Alasan di Balik Keputusan Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi blak-blakan soal alasan di balik penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur pemberian izin usaha pertambangan atau IUP untuk ormas keagamaan.


Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 tetap Berlangsung November 2024

11 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 tetap Berlangsung November 2024

Berikut tahapan dan jadwal Pilkada 2024. Jokowi memastikan tak akan berubah dari Novermber 2024.


Tanggapan Jokowi Seusai PP Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Tanggapan Jokowi Seusai PP Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Jokowi mengatakan pemerintah tidak menunjuk ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, mengajukan IUP. Tapi hanya menyediakan regulasinya.


Jokowi Mengaku Tak Tahu Sosok Pengendali Judi Online Berinisial T: Tanya ke Pak Benny

12 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Mengaku Tak Tahu Sosok Pengendali Judi Online Berinisial T: Tanya ke Pak Benny

Jokowi meminta publik mempertanyakan sosok pengendali judi online berinisial T kepada Kepala BP2MI Benny Rhamdani.


Pendukung Prabowo dan Kader Gerindra Diangkat Jadi Komisaris BUMN di Akhir Masa Jabatan Jokowi

12 jam lalu

Belasan orang dekat Prabowo ataupun pengurus Partai Gerindra diangkat menjadi komisaris BUMN di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
Pendukung Prabowo dan Kader Gerindra Diangkat Jadi Komisaris BUMN di Akhir Masa Jabatan Jokowi

Belasan pendukungt Prabowo atau kader Partai Gerindra diangkat menjadi komisaris BUMN di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.


Jokowi Sebut Daya Saing Indonesia Naik ke Posisi 27 di Dunia, Apa Saja Pemicunya?

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers ketika mengunjungi rumah duka Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, yang wafat di Jakarta pada Rabu (24/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Jokowi Sebut Daya Saing Indonesia Naik ke Posisi 27 di Dunia, Apa Saja Pemicunya?

Jokowi mengatakan naiknya peringkat daya saing Indonesia disebabkan sejumlah hal. Di antaranya, performa pertumbuhan ekonomi


Jokowi Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang: Buka Lapangan Kerja Sebanyak-banyaknya

12 jam lalu

Sejumlah alat berat difungsikan dalam pemerataan tanah di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu 8 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada kuartal I-2024 mencapai sebesar 24,3 persen dengan besaran Rp401,5 triliun dari target Rp1.650 triliun. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Jokowi Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang: Buka Lapangan Kerja Sebanyak-banyaknya

Jokowi mengatakan Kawasan Industri Terpadu Batang dibangun seluas 4.300 hektare dan akan menyerap 250 ribu tenaga kerja


Wajib Asuransi Kendaraan: Jokowi Sebut Belum Dibahas, Asosiasi Usul Disatukan dengan STNK

14 jam lalu

Ilustrasi kecelakaan beruntun. Shutterstock
Wajib Asuransi Kendaraan: Jokowi Sebut Belum Dibahas, Asosiasi Usul Disatukan dengan STNK

Presiden Jokowi sendiri mengatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan tentang wajib asuransi kendaraan ini.


Furnitur dan Perabotan Sudah Tiba di IKN, Presiden Sudah Bisa Berkantor di Ibu Kota Baru Sebelum HUT RI

14 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Furnitur dan Perabotan Sudah Tiba di IKN, Presiden Sudah Bisa Berkantor di Ibu Kota Baru Sebelum HUT RI

Berdasarkan informasi dari Sekretariat Presiden dan Sekretariat Negara , furnitur atau perabotan untuk Kantor dan Istana Presiden telah sampai di IKN