Lieus Sungkharisma Koreksi Waktu Besuk Napi, Ini Kata Ditjen PAS

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Ketua MusTi Jusuf Hamka, Ahmad Dhani, Farhat Abbas dan Ketua KomTAK Lieus Sungkharisma sepakat akan memberikan penghargaan Man Of The Year 2016 pada Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab atas kiprahnya memimpin aksi 411 dan 212, 20 Desember 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    (ki-ka) Ketua MusTi Jusuf Hamka, Ahmad Dhani, Farhat Abbas dan Ketua KomTAK Lieus Sungkharisma sepakat akan memberikan penghargaan Man Of The Year 2016 pada Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab atas kiprahnya memimpin aksi 411 dan 212, 20 Desember 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS) Ade Kusmanto mengatakan menghormati keinginan aktivis Lieus Sungkharisma yang ingin merevisi aturan jam besuk narapidana. Namun, menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 20 ayat 1, aturan izin kunjungan sudah diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan.

    “Kunjungan memang hanya diizinkan pada jam dinas atau Senin sampai Jumat. Bukan di akhir pekan," kata Ade melalui pesan teks, Selasa, 5 Februari 2019.

    Baca: Lieus Sungkharisma Minta Jokowi Turun Tangan soal Ahmad Dhani

    Lieus mempertanyakan waktu kunjungan narapidana ketika dua kali ditolak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang saat mengunjungi musisi Ahmad Dhani. Ia meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengubah jadwal kunjungan tahanan dan narapidana.

    "Saya akan minta Menkumham mengubah jadwal kunjungan agar menjadi Sabtu dan Minggu," kata Lieus Sungkarisma, melalui pesan teks pada 4 Februari 2019.

    Baca: Gagal Jenguk Ahmad Dhani, Lieus Harap Jadwal Kunjungan Diubah

    Aturan jam kunjungan untuk narapidana, kata Ade, sudah diterapkan di seluruh lapas dan rutan. Pelayanan kunjungan tahanan maupun narapidana harus memperhatikan faktor gangguan, keamanan, dan ketertiban umum. “Harus memperhatikan jam rawan gangguan kamtib seperti pada hari libur," kata Ade.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.