Ramos Horta Kritik Komposisi Dewan Keamanan PBB

Mantan Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Penerima Nobel Perdamaian tahun 1996, Jose Ramos Horta mengkritik keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak seimbang. Ia melihat Dewan Keamanan dikuasai negara-negara tertentu yang merepresentasikan barat.

Baca: Ramos Horta Puji Indonesia Aktif Selesaikan Konflik Rohingya

Anggota tetap Dewan Keamanan PBB di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia. “Dewan Keamanan PBB semestinya direformasi. Bagilah power secara seimbang karena ini juga bicara perdaban,” kata Ramos Horta dalam seminar internasional “Islam Indonesia di Pentas Global: Inspirasi Damai Nusantara untuk Dunia” di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat, 25 Januari 2019.

Menurut dia, negara-negara dengan peradaban Islam yang maju, di antaranya Indonesia seharusnya menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Mantan Presiden Timor Leste ini menyatakan dukungannya agar Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan Tetap dan Dewan HAM PBB karena Indonesia punya kontribusi penting dalam memajukan perdamaian dunia.

Ramos menyebut Indonesia punya reputasi yang bagus dalam rekonsiliasi konflik, misalnya soal Timor Leste. Indonesia juga berperan dalam penyelesaian krisis kemanusiaan yang mendera Muslim Rohingya di Myanmar.

Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Sebagai anggota DK PBB, Indonesia bersama 14 negara lainnya yakni, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, CIna, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika, akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya dalam Piagam PBB.

Simak juga: Peraih Nobel Ramos Horta Akan Bicara Islam Indonesia di UGM

Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar untuk misi keamanan PBB dari 14 anggota DK PBB. Dalam pemilihan anggota tidak tetap DK PBB pada Juni 2018, Indonesia memperoleh dukungan 114 suara dari 193 negara anggota PBB. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB merupakan yang keempat kalinya setelah periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.






PBB: Swiss Miliki Masalah Rasisme Sistemik

18 jam lalu

PBB: Swiss Miliki Masalah Rasisme Sistemik

Laporan komite PBB dalam rapat Dewan HAM menunjukkan Swiss memiliki masalah rasisme sistemik yang serius terhadap orang-orang keturunan Afrika


Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

2 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

4 hari lalu

PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, referendum dilakukan di bawah pendudukan Rusia dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina.


Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

5 hari lalu

Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

Pemerintah Prancis mengumumkan akan menutup masjid karena menganggap imamnya radikal,


Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

10 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

11 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Sidang Dewan Keamanan PBB Buntu saat Bahas Konflik Rusia Ukraina

11 hari lalu

Sidang Dewan Keamanan PBB Buntu saat Bahas Konflik Rusia Ukraina

Aliansi Barat menyerukan pertanggungjawaban kekejaman Moskow dalam konflik Rusia Ukraina itu


Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

13 hari lalu

Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang alami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia


Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

14 hari lalu

Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

Perang di Ukraina akan menjadi pesan utama Liz Truss ketika dia membuat pidato debutnya di Sidang umum PBB.


RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

14 hari lalu

RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

Indonesia mendukung implementasi kesepakatan Black Sea Initiative (BSI) mengenai ekspor pangan dari Rusia dan Ukraina.