Ridwan Kamil Minta Tolong KPK, BIN, PPATK Cek Calon Kepala Dinas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di acara Edu Passion yang digelar SMUN 3 Kota Bandung.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di acara Edu Passion yang digelar SMUN 3 Kota Bandung.

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan meminta bantuan Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Penelusuran Analisis Dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengecek calon kepala dinas yang lolos Lelang Jabatan.

    Baca: Doa Ridwan Kamil untuk Ahok

    “Pinter saja tidak cukup, tapi kalau ada catatan-catatan yagn perlu menjadi perhatiankan harus menjadi masukan buat saya,” kata dia di Bandung, Jumat, 25 Januari 2019.

    Ridwan Kamil mengatakan bakal meminta tiga lembaga negara ini untuk mengecek latar belakang calon kepala dinas hasil lelang jabatan. 

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Yerry Yanuar mengatakan, pemerintah provinsi membuka lelang jabatan terbuka untuk mencari calon kepala dinas dan kepala biro untuk mengisi 15 jabatan pejabat Eselon 2 di pemerintah provinsi Jawa Barat.

    Total ada 187 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melamar, dan hanya 113 orang lolos seleksi administrasi. Sementara seleksi untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan terpaksa di ulang karena dari 7 pelamar, hanya 1 orang yang lolos proses seleksi.

    Dari 113 orang itu Panitia Seleksi memutuskan untuk meloloskan 42 nama, masing-maing tiga besar untuk mengisi 14 posisi kepala dinas dan kepala biro. “Hari ini diumumkan tiga besar untuk 14 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT),” kata dia, Jumat, 25 Januari 2019.

    Yerry mengatakan, nama tiga besar untuk mengisi masing-masing posisi jabatan Eselon II itu sudah diserahkan pada gubernur Jawa Barat. BKD selanjutnya mengirim surat atas nama gubenur untuk menanyakan rekam jejaknya masing-maing. Salah satu yang hendak dipastikan, semua nama tersebut tidak ada rekam jejak tengah tersangkut kasus hukum.

    “Secara administrasi sudah kti seleksi berdasarkan rekam jejak yang ada di Inspektorat, dari kami jgua ada. Terkait dengan hukum dan lain-lain apakah masih ada yang proses dan lain-lain kita tidak tahu. Untuk menjamin itu, KPK, PPATK, dan BIN akan kita surati untuk supaya Pak Gubernur bisa memilih, selain dengan chemistry,” kata Yerry.

    Panitia Seleksi lelang terbuka itu melibatkan pihak di luar pemerintah provinsi mulai dari akademisi, praktisi, serta tokoh masyarakat. Salah satunya, Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran Oekan Soekotjo Abdoellah. “Pansel ini terdiri dari berbagai stakeholder, akademisi, tokoh masyarakat, dan praktisi. Kita mengharapkan dari seleksi ini mendapatkan calon terbaik yang menguasai Jawa Barat,” kata Oekan, Jumat, 25 Januari 2019.

    Oekan mengaku, tidak ada intervensi gubernur seluruh proses yang dikerjakan Panitia Seleksi. “Proses seleksi berjalan objektif karena gubernur tidak melakukan intervensi. Kami baru bertemu gubernur tadi pagi. Ini pertama kali ketemu gubernur. Tiga besar ini murni berdasarkan kriteria yang kita sepakati bersama,” kata dia.

    Anggota Panitia Seleksi lainnya, Asisten Administrasi Sekertariat Daerah Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurachim mengatakan, dari 42 nama yang lolos 3 besar untuk posisi 14 jabatan tinggi pimpinan itu mayoritas masih pegawai pemerintah provinsi Jabar.

    “Dari 42 orang itu, 29 orang dari pemprov Jabar, dan 13 dari luar, termasuk dari luar provinsi. Yakni masing-masing-masing satu orang dari Kalimatan Selatan dan DKI, dan 11 orang dari Kota Bogor, Kementerian Agama Kandep Tasikmalaya, Purwakarta, Garut, Kota Bandung, KBB (Kabupaten Bandung Barat), Sukabumi, dan Indramayu,” kata dia pada Jumat, 25 Januari 2019.

    Simak juga: Ridwan Kamil: Informasi Penjurusan Penting untuk Siswa SMU-SMK

    Ridwan Kamil menuturkan seluruh proses seleksi lelang jabatan yang ia terapkan di Jawa Barat sudah adil dan transparan. “Ada yang dekat dengan saya enggak lolos, ada beberapa. Menandakan saya mah tidak membawa misi apapun kecuali mencari  yang terbaik,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.