Berita Cium Kaki Prabowo Hoax, Luhut Ancam Polisikan Pelaku

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritima, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritima, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengancam akan melaporkan media pembuat berita bohong atau hoax (hoaks) yang mencatut namanya ke kepolisian. Luhut menunggu permintaan maaf resmi dari media yang memuat adanya hoaks tersebut.

    Baca: Pesan Luhut ke Prabowo: Kampanye Boleh asal Jangan Menyesatkan

    "Apabila permohonan maaf tidak disampaikan dalam waktu yang sangat segera, kami akan bawa ke ranah hukum," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya melalui akun facebooknya pada Senin, 21 Januari 2019.

    Sebelumnya, Luhut dikabarkan mengeluarkan pernyataan akan mencium kaki Prabowo Subianto jika dirinya berhasil menjadi presiden. Kabar bohong tersebut muncul melalui sebuah berita yang berjudul 'Luhut: Saya Siap Cium Kaki Prabowo Jika Dia Bisa Jadi Presiden!!'. Adapun berita itu muncul dalam sebuah situs berita dengan nama https://operain.blogspot.com/.

    Dalam keterangan yang diunggah tersebut, Luhut membatah bahwa dirinya pernah mengeluarkan pernyataan bakal cium kaki Prabowo jika bisa menjadi presiden. Luhut memastikan bahwa berita tersebut adalah hoaks.

    "Saya menyatakan bahwa saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu, baik secara lisan maupun tulisan," kata Luhut.

    Baca: Luhut Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Pendapatan per Kapita

    Luhut menyampaikan hal ini untuk mengingatkan semua pihak supaya melaksanakan demokrasi dengan damai tanpa menyebarkan kabar hoaks. Selain itu, Luhut juga mengajak supaya masyarakat bisa memilih dengan cerdas dengan cara membaca rekam jejak pasangan calon presiden.

    "Saya sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memilih dengan cerdas dan dewasa, dengan mengedepankan program kerja dan rekam jejak kedua pasangan berdasarkan data yang benar," tutur Luhut yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.