Polri Belum Terima Surat Permohonan Menikah dari Bripda Puput

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Subekti

    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal menuturkan belum ada surat resmi permohonan menikah dari Brigadir Polisi Dua (Bripda) Puput.  Nama Bripda Puput santer terdengar perihal rencana pernikahannya dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok pada Februari mendatang.

    "Berita ini masih simpang siur. Hingga sekarang ini, kami belum terima secara resmi surat permohonan dari yang bersangkutan," ucap Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 21 Januari 2019. Iqbal menjelaskan, ketika anggota Polri akan melangsungkan pernikahan, ia harus mengajukan surat izin menikah. Dalam pengajuan izin itu, anggota Polri harus menyerahkan sejumlah berkas.

    Setelah dinyatakan lengkap, maka anggota Polri akan menjalani sidang izin menikah. "Idealnya diajukan ke atasan yang bersangkutan," ucap Iqbal. Ia pun mengimbau, jika Bripda Puput benar akan melangsungkan pernikahan, maka harus segera mengajukan surat permohonan menikah. "Tujuannya supaya tidak sampai hal-hal merugikan yang bisa terjadi dan mencoreng institusi kepolisian."

    Kabar rencana pernikahan BTP dan Bripda Puput dikuatkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Ia mengatakan, Ahok akan menikah pada 15 Februari setelah bebas murni pada 24 Januari nanti. "Saya lihat kondisinya sehat dan akan banyak rencana setelah bebas," kata Prasetio pada Jumat 18 Januari 2019.

    Menurut Prasetio, BPT akan menikahi personel polwan. "Akan menikah di Jakarta dan saya akan menjadi saksi untuk mereka berdua," kata Prasetio.

    Ahok, belakangan minta disapa BTP, rencananya akan bebas pada 24 Januari mendatang. Dia akan bebas murni setelah menjalani secara penuh vonis dua tahun penjara potong remisi untuk dakwaan penistaan agama. Dakwaan dan pengadilan untuknya digelar di bawah tekanan demonstrasi massa yang dimotori FPI.

    ANDITA RAHMA | IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.