Absen dari Debat Capres, Komnas HAM Tegaskan Netral dalam Pilpres

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik usai konferensi pers di kantornya, pada Kamis, 10 Januari 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik usai konferensi pers di kantornya, pada Kamis, 10 Januari 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan sengaja tidak hadir dalam debat capres perdana tadi malam di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Ketidakhadirannya merupakan sikap kepada publik untuk menunjukkan kenetralannya bahwa Komnas HAM bersikap netral selama Pilpres 2019. 

    Menurut Taufan, Komnas HAM hanya berfokus kepada isu HAM.  “Mau nomor 01 atau nomor 02, kami bersikap netral,” kata Taufan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Januari 2019.

    Baca:Debat Capres Jokowi vs Prabowo Subianto, Romi PPP: Skor 3-1

    Taufan menyampaikan hal itu lantaran kerap dianggap berpihak ketika Komnas HAM memutuskan atau menunjukan sikap. “Pokoknya fokus kami hanya bagaimana supaya HAM menjadi isu penting.” Ia mengaku berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan Komnas HAM kepada publik.

    “Saya dengan (Ketua KPK) mengambil sikap untuk tidak hadir, menegaskan bahwa kami netral.”

    Baca: Debat Capres, Ma'ruf Amin Ditegur Moderator: Ini Bukan Pidato

    Debat capres 2019 yang pertama tadi malam sedianya menampilkan enam panelis. Di antaranya Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Keduanya tidak hadir.

    Panelis lainnya adalah mantan ketua Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, guru besar ilmu hukum internasional Hikmahanto Juwana, ahli tata negara  Bivitri Susanti dan Margarito Kamis.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.