Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

IPW: Debat Capres Harus Bahas Kasus Nduga dan Rusuh Mako Brimob

image-gnews
Ketua Presidium Indonesia police Watch, Neta S. Pane. TEMPO/ Imam Sukamto
Ketua Presidium Indonesia police Watch, Neta S. Pane. TEMPO/ Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan kubu pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi - Ma'ruf Amin harus membuka mata dan mengakui berbagai persoalan dalam kasus penegakan hukum di Indonesia. IPW menyatakan Jokowi memiliki catatan merah mengenai hal ini.

"Penegakan hukum di era Jokowi, saya katakan catatannya merah," kata Neta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Januari 2019.

Baca:
Tim Delapan untuk Debat Capres Prabowo - Sandiaga, Siapa Mereka?

Neta merujuk pada kasus pembunuhan pekerja proyek jalan tol TransPapua di Nduga oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dia mempertanyakan ketiadaan kepastian hukum dalam kasus itu hingga saat ini.

Neta juga menilai kinerja pemerintah Jokowi hijau soal pemberantasan terorisme. Pemerintahan Jokowi berprestasi menyapu bersih kantong-kantong terorisme di Indonesia, sehingga aktivitas teroris juga lumpuh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Pakar Komunikasi Politik Beberkan Dua Keuntungan Debat Capres

Namun, pemerintahan Jokowi pun memiliki catatan merah atas peristiwa kerusuhan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Mei 2018. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Markas Brimob dikuasai teroris selama 36 jam. Peristiwa itu tidak ada kelanjutan proses hukumnya. “Kalau tim Jokowi bilang sudah ada supremasi hukum yang ditegakkan, hukum apa?"

Isu-isu, kata Neta, ini seharusnya muncul dalam debat pertama pemilihan presiden yang akan digelar pada 17 Januari 2018. Debat capres perdana itu mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. "Ini harus jadi catatan di debat nanti."


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU DKI Larang Gunakan Istilah Tak Familier Saat Debat Pilkada Jakarta, Ingat Gibran Pernah Lontarkan SGIE dan Greenflation?

1 hari lalu

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) bersama ketiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno membacakan deklarasi Kampanye Damai Pilkada di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Deklarasi tersebut sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan kampanye damai tanpa konflik pada Pilkada serentak 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU DKI Larang Gunakan Istilah Tak Familier Saat Debat Pilkada Jakarta, Ingat Gibran Pernah Lontarkan SGIE dan Greenflation?

KPU DKI larang paslon gunakan istilah kurang familier dalam debat Pilkada. Ingat Gibran saat debat capres-cawapres kerap gunakan istilah asing?


TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

2 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

TNI mengklaim situasi keamanan di Nduga bakal berisiko terancam kembali jika personel militer ditarik.


Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

2 hari lalu

Petugas berbincang denga warga saat mengevakuasi mereka di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 11 Februari 2023. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada pengungsi susulan dari Paro menuju Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, sehingga para prajurit TNI-Polri terus mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di Paro. Foto: Istimewa
Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

Penarikan pasukan TNI-Polri dari Nduga bisa membuat pemulangan pengungsi berjalan kondusif. Pembebasan Philip bisa jadi momentum pemulangan pengungsi.


IPW dan TPDI Adukan Pemotongan Honor Hakim Agung ke KPK, Nilainya Mencapai Rp 90 Miliar

3 hari lalu

Sugeng Teguh Santoso. antaranews.com
IPW dan TPDI Adukan Pemotongan Honor Hakim Agung ke KPK, Nilainya Mencapai Rp 90 Miliar

Total potongan yang tidak jelas peruntukannya yakni sebanyak 25,95 persen dari total honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung.


Edison Gwijangge Harap Anggota DPR Baru Beri Atensi ke Penanganan Konflik Papua

4 hari lalu

Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM dari Komando Daerah Pertahanan III Ndugama-Derakma, Egianus Kogoya sesaat sebelum pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. Foto: TPNPB-OPM
Edison Gwijangge Harap Anggota DPR Baru Beri Atensi ke Penanganan Konflik Papua

Edison berharap anggota DPR yang baru dilantik bisa memberi atensi lebih untuk penanganan konflik di Papua.


Pembubaran Diskusi Forum Tanah Air, Pernyataan Kontradiktif Antara Penyelenggara dan Polisi

5 hari lalu

Tangkapan layar video kericuhan saat diskusi Forum Tanah Air yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Refly Harun, Said Didu, di Hotel Grand Kemang, Sabtu, 28 September 2024. Istimewa
Pembubaran Diskusi Forum Tanah Air, Pernyataan Kontradiktif Antara Penyelenggara dan Polisi

Sekelompok orang tak dikenal bertindak anarkis, lakukan pembubaran diskusi Forum Tanah Air. Bagaimana kronologi versi penyelenggara dan polisi?


Penyerangan dan Pembubaran Diskusi Forum Tanah Air di Kemang, Ini Respons Komnas HAM, SETARA Institute dan Lainnya

5 hari lalu

Tangkapan layar video aksi pembubaran diskusi yang terjadi di Jakarta, Sabtu, 28 September 2024. (ANTARA/Walda Marison)
Penyerangan dan Pembubaran Diskusi Forum Tanah Air di Kemang, Ini Respons Komnas HAM, SETARA Institute dan Lainnya

Beberapa tokoh dan lembaga angkat suara soal aksi penyerangan dan pembubaran diskusi diaspora oleh Forum Tanah Air (FTA). Apa kata mereka?


Aksi Premanisme di Diskusi Diaspora, IPW: Harus Diproses Hukum

7 hari lalu

Tangkapan layar video kericuhan saat diskusi Forum Tanah Air yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Refly Harun, Said Didu, di Hotel Grand Kemang, Sabtu, 28 September 2024. Istimewa
Aksi Premanisme di Diskusi Diaspora, IPW: Harus Diproses Hukum

Acara diskusi antara diaspora Indonesia di luar negeri dan sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin diserang sekelompok orang diduga preman


Mengenal BAMA, Alat Barter Pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens

11 hari lalu

Pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens berbicara dalam konferensi pers terkait pembebasan dirinya dari penyanderaan Tentara Pembebasan Nasionanl Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di  Pangkalan TNI AU Yohanis Kapiyau Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu, 21 September 2024. ANTARA/Marcell
Mengenal BAMA, Alat Barter Pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens

Pembebasan pilot Susi Air diklaim tanpa proses suap.


Kapolri Listyo Sigit Banjir Dukungan karena Bentuk Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO

12 hari lalu

Mabes Polri. polri.go.id
Kapolri Listyo Sigit Banjir Dukungan karena Bentuk Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO

Sejumlah pihak berikan tanggapan positif usai Kapolri bentuk Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Siber di 8 polda