Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Cecar Aher Soal Aliran Suap Proyek Meikarta

Reporter

image-gnews
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, datang untuk mengklarifikasi surat pemanggilan di gedung Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. Dalam kesempatan itu, Aher diperiksa sebagai saksi terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Faisal Akbar
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, datang untuk mengklarifikasi surat pemanggilan di gedung Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. Dalam kesempatan itu, Aher diperiksa sebagai saksi terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Faisal Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher dalam kasus suap proyek Meikarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Baca juga: Eks Gubernur Jabar Aher Diperiksa dalam Kasus Meikarta Hari Ini

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK memeriksa Aher untuk mendalami perannya dalam perizinan Meikarta saat masih menjabat Gubernur dan soal dugaan aliran duit ke pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Dua hal itu yang kami dalami," kata Febri di kantornya, Rabu, 9 Januari 2019.

Soal peran Aher terkait perizinan Meikarta, KPK dalam dakwaan untuk Billy Sindoro menyebut politikus PKS itu mengeluarkan Keputusan Nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dalam surat tersebut, Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan keputusan itu, Dinas PMPTSP Jawa Barat kemudian mengeluarkan surat untuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Surat itu menjelaskan Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai dengan rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jawa Barat.

Febri menuturkan penyidik juga mengklarifikasi sejauh mana Aher mengetahui dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat di Pemprov Jawa Barat terkait proyek Meikarta. KPK, kata Febri, menemukan fakta baru bahwa ada pejabat di Pemprov Jawa Barat yang menerima uang dan sejumlah anggota DPRD yang dibiayai untuk jalan-jalan ke luar negeri. "Kami mendalami hal tersebut dalam proses penyidikan ini," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soal dugaan aliran dana ke pejabat Pemprov Jawa Barat ini juga terungkap dalam surat dakwaan KPK untuk Billy Sindoro.

Seusai diperiksa, Aher membenarkan ditanyai soal seputar keputusan gubernur yang dia keluarkan. Dia mengatakan keputusan itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dia mengatakan harus membuat keputusan itu untuk memberikan pendelegasian kepada dinas PMPTSP agar menandatangani rekomendasi itu.

"Kepgub hanya merekomendasikan memberikan pendelegasian pada Dinas PMPTSP supaya menandatangani yang akan dipakai Meikarta seluas 84,6 hektare," kata Aher.

Namun, Aher membantah ditanyai soal dugaan aliran duit ke pejabat Pemprov Jabar. "Enggak ada yang tanyakan itu," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usai Periksa Hasto PDIP, Harun Masiku Kini Jadi Target Penangkapan KPK

1 jam lalu

KPK: Mudah-mudahan dalam Seminggu Harun Masiku Ketangkap
Usai Periksa Hasto PDIP, Harun Masiku Kini Jadi Target Penangkapan KPK

Alexander Marwata mengatakan, Harun Masiku bisa ditangkap dalam waktu sepekan. Ucapan Alexander itu dianggap sebagai motivasi untuk penyidik KPK.


Mantan Penyidik KPK: Tidak Mungkin Harun Masiku Bisa Ditangkap Jika Gaduh

1 jam lalu

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Menurut WP, pengembalian Komisaris Rossa itu tak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar etik. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Penyidik KPK: Tidak Mungkin Harun Masiku Bisa Ditangkap Jika Gaduh

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap sebut tak mungkin menangkap Harun Masiku jika terus gaduh. Ini maksudnya.


KPK Ungkap Modus Korupsi Tersangka Baru Kasus DJKA Kemenhub: Tentukan Pemenang Sebelum Lelang

3 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo (kanan), menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah tahun 2017 - 2021, Yofi Oktarisza, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Yofi Oktarisza, dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa Bagian Tengah dan di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Ungkap Modus Korupsi Tersangka Baru Kasus DJKA Kemenhub: Tentukan Pemenang Sebelum Lelang

Modus korupsi di DJKA Kemenhub dilakukan saat sebelum dan setelah lelang pengadaan barang dan jasa di proyek jalur kereta api.


Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

3 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap Harun Masiku bisa tertangkap sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember 2024.


KPK Tetap Minta Dikabari Jika Ada yang Tahu Posisi Harun Masiku

4 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetap Minta Dikabari Jika Ada yang Tahu Posisi Harun Masiku

Ucapan Alexander Marwata soal Harun Masiku bisa ditangkap dalam waktu sepekan dianggap sebagai motivasi untuk penyidik KPK.


Tersangka Korupsi DJKA dari BTP Semarang Diduga Terima Fee 10 Hingga 20 Persen dari Lelang

13 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo (kanan), menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah tahun 2017 - 2021, Yofi Oktarisza, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Yofi Oktarisza, dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa Bagian Tengah dan di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi DJKA dari BTP Semarang Diduga Terima Fee 10 Hingga 20 Persen dari Lelang

PPK dalam proyek DJKA ini diduga menerima fee 10 hingga 20 persen dari tiap paket lelang.


Laporkan Penyidik KPK ke Bareskrim karena Geledah Hasto dan Asistennya, TPDI Disarankan Tunggu Praperadilan

13 jam lalu

Kusnadi (sebelah Kiri) dan tim kuasa hukum melaporkan penyidik KPK ke Komnas HAM perihal dugaan pemeriksaan dan penyitaan barang yang diduga menyalahi prosedur, Rabu, 12 Juni 2024. Tempo/Jihan
Laporkan Penyidik KPK ke Bareskrim karena Geledah Hasto dan Asistennya, TPDI Disarankan Tunggu Praperadilan

TPDI melaporkan penyidik KPK yang menyita barang pribadi milik Hasto dan Kusnadi ke Bareskrim.


KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

14 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

Direktur Penyidikan KPK menyebuutkan aduan soal penyidik bentak asisten Hasto Kristiyanto akan diuji beberapa pihak.


Saat Penyidik KPK Ditahan Polisi Selama 7 Jam Ketika Akan Sergap Harun Masiku-Hasto di PTIK

14 jam lalu

Pria diduga Harun Masiku, tersangka suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terekam oleh CCTV di selasar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 7 Januari 2020. Pria yang diduga Harun Masiku terlihat pada pukul 17.15 WIB. Istimewa
Saat Penyidik KPK Ditahan Polisi Selama 7 Jam Ketika Akan Sergap Harun Masiku-Hasto di PTIK

Penyelidik KPK sempat ditahan selama tujuh jam oleh polisi saat hendak tangkap Harun Masiku dan Hasto PDIP.


KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

14 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

KPK mengumumkan satu Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang jadi tersangka korupsi DJKA.