Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ma'ruf Amin: Sistem Negara yang Islami Bukan Cuma Khilafah

Reporter

image-gnews
Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin berencana membagikan 5.000 buah bola futsal bertuliskan KMA (Kiai Ma'ruf Amin) ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dewi Nurita/TEMPO
Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin berencana membagikan 5.000 buah bola futsal bertuliskan KMA (Kiai Ma'ruf Amin) ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dewi Nurita/TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengatakan sistem negara yang islami bukan hanya kekhilafahan. “Baik sistem kerajaan, keemiran, bahkan republik, juga bisa islami,” kata Ma’ruf dalam tausiyahnya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahad 6 Januari 2019.

Ma'ruf mengatakan banyak contoh di luar khilafah yang saat ini menganut Islam dengan baik. Arab Saudi dan Yordania, kata Ma'ruf menganut sistem kerajaan. Uni Emirat Arab, seperti Kuwait, Abu Dhabi, dan Qatar, yang menganut keemiran. Selain itu sistem republik juga ia akui demikian. "Ada Republik Indonesia, ada Mesir, ada juga Republik Islam Pakistan, Turki, dan lain-lain."

Baca: Di Acara PPP, Kiai Maimun Cerita Dikunjungi ...

Meski sama-sama Islami, kata Ma'ruf, ada alasan khilafah tertolak di Indonesia. Menurut dia karena pembentukan negara khilafah akan menyalahi kesepakatan bersama. Bukan hanya khilafah, tapi semua sistem akan demikian.

Ma'ruf mengatakan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil dari kesepakatan, yang sampai hari ini terus dikawal agar tetap berdiri sebagai sebuah republik. Ia berkelakar, bila Indonesia menjadi negara kekhilafahan namanya tentu akan berubah bukan lagi NKRI, tetapi NAKHOI (Negara Khilafah Indonesia).

Baca: Cerita Ma'ruf Amin soal Rapat Debat Capres ...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ma'ruf mengharapkan seluruh masyarakat dapat terus memelihara NKRI, sembari tetap berjuang untuk Islam. Menurut Ma'ruf di Indonesia kesempatan itu tidak tertutup.

Indonesia telah menerapkan undang-undang berbau Islam seperti UU Wakaf, UU Haji, UU Perbankan Syariah, dan UU Surat Berharga Syariah Negara. "Perjuangan kita itu harus dalam bingkai NKRI," kata mantan Rais Aam Nahdlatul Ulama ini.

Simak: Kepada Suporter Sepak Bola, Ma'ruf Amin Janji Berantas Mafia Bola ...

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini tidak ingin Indonesia pecah seperti Afghanistan. "Jaga negara ini tetap utuh. Jangan sampai kita menjadi seperti negara-negara di Timur Tengah, seperti Afghanistan," ucap Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf Amin meski semua penduduknya muslim, bahkan memiliki banyak minyak, Afghanistan tetap menjadi negara yang miskin. Karena konflik yang berkepanjangan akibat sikap fanatik kelompok-kelompoknya, yang membuat mereka tidak bisa bersatu.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

1 hari lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

3 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

PPP akan membahas kemungkinan partai berlambang kabah ini masuk koalisi Prabowo atau tidak dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)


Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

3 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto menyebut adanya operasi politik untuk mengecilkan suara PPP di Pemilu 2024. Hasto juga memberi sinyal kembali berkoalisi dengan PPP.


Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

3 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

PDIP dan PPP angkat bicara soal rencana persamuhan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Begini kata mereka.


Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

3 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan belum ada rencana kedatangan Prabowo ke kantornya.


PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

3 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

PDIP tidak ingin sejarah PPP dihilangkan di dalam sejarah Republik Indonesia.


PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

3 hari lalu

(Ki-ka) Konferensi pers TPN Ganjar-Mahfud soal berakhirnya masa kampanye dan potensi kecurangan di Pemilu yang dihadiri oleh Mahkamah Partai PPP mewakili Sekjen PPP, Abdullah Mansyur, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, Sekjen Hanura Benny Rhamdani, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara peluang koalisi PDIP dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada serentak 2024.


Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

3 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

MK menyatakan Arsul Sani tetap menangani permohonan perselisihan hasil PHPU Pilpres selama tidak ada keberatan dari para pihak.


Sekjen PDIP: Kami Khawatir dengan PPP

3 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sekjen PDIP: Kami Khawatir dengan PPP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya khawatir dengan rekan koalisinya Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam Pemilu 2024.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.