Soal Tsunami Bisa Dipicu Gunung Api, Ini Penjelasan PVMBG

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi rumah warga yang hancur diterjang tsunami di Pulau Sebesi, Lampung, Ahad, 23 Desember 2018. Akibat peristiwa ini, lebih dari 500 penduduk di Pulau Sebesi mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Foto: Kades Sebesi

    Kondisi rumah warga yang hancur diterjang tsunami di Pulau Sebesi, Lampung, Ahad, 23 Desember 2018. Akibat peristiwa ini, lebih dari 500 penduduk di Pulau Sebesi mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Foto: Kades Sebesi

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat, Pusat Vulknanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kristianto mengatakan tsunami bisa dipicu erupsi gunung api. Ia menyebut ada dua kemungkinan hal tersebut bisa terjadi.

    Pertama, kata Kris, adalah akibat energi letusannya relatif besar dan kedua karena material tubuh gunung api itu longsor ke dalam laut. “Kalau memang menimbulkan tsunami, enejinya harus esar, material (yang longsor) harus besar. Ini yang harus kita buktikan,” kata dia di kantornya Ahad, 23 Desember 2018.

    Baca: PVMBG: Gunung Anak Krakatau Belum Tunjukkan Tanda Letusan Besar

    Tsunami yang menerjang pesisir pantai Banten dan Lampung pada Sabtu malam, 22 Desember 2018 diduga terjadi akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menduga ada longsor bawah laut yang memicu tsunami.

    Kris mengatakan serangkaian erupsi Gunung Anak Krakatau sebelumnya terjadi sejak 29 Juni 2018. Namun selama itu, belum pernah terpantau memicu terjadinya gelombang tinggi atau tsunami. Ditambah lagi, menurut dia, serangkaian erupsi pada Sabtu lalu energinya tidak sebesar letusan sebelumnya.

    “Letusan Gunung Anak Krakatau sebetulnya fluktuatif dari bulan ke bulan dari hari ke hari juga. Sebetulnya jumlah letusan yang paling tinggi itu di bulan November, dan itu pun tidak ada informasi terkait gelombang, atau efek yang lain," kata Kris.

    Baca: Puluhan Korban Tewas Akibat Tsunami Selat Sunda dan Laporan BMKG

    Dari pemantauan PVMBG, sejauh ini Gunung Anak Krakatau hanya mengeluarkan material di dalam radius dua kilometer berupa aliran lava dan lontaran material pijar. "Lelehan lava pijar yang mengalir ke laut mengarah ke Selatan-Tenggara dari pusat letusan Gunung Anak Krakatau juga selama ini hanya terjadi perlahan," ujarnya.

    Untuk membuktikan analisis itu, Kris mengatakan tim PVMBG akan mengecek ke lapangan dengan data pembanding dari citra satelit tubuh gunung itu. “Longsoran itu harus berupa material dalam jumlah besar yang masuk ke air secara mendadak. Bisa dari tubuh gunung api,” kata dia. “Makanya kita akan mencari data di permukaan dulu, apakah ada indikasi memang longsoran terjadi di tebingnya atau yang lainnya.”

    Namun Kris menyebut aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Sabtu lalu telah merusak peratalan seismik yang dipasang di Pulau Gunung Anak Krakatau. Pemantauan seismik gunung Anak Krakatau saat ini akhirnya mengandalkan peralatan yang ada di pulau terdekat, yakni Pulau Sertung. Dari pemantauan itu, tak ada aktivitas yang ganjil.

    Baca: Gunung Anak Krakatau Berdentum Berkali-Kali Sebelum Tsunami

    Kendati demikian, Kris mengakui, peralatan pemantau mencatat aktivitas seismik over-scale. “Kalau sedang over-scale, ktia memantau jumlah gempa letusan memang agak susah,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Subbidang Mitigasi Gempa Bumi Dan Tsunami Wilayah Barat PVMBG, Akhmad Solikhin membeberkan bahwa sejarah tsunami di Selat Sunda mencatat sebagiannya dipicu langsung erupsi gunung api. Peristiwa tsunami tersebut tercatat terjadi sedikitnya tiga kali, yakni tahun 1416, tahun 1883, dan 1928. “Erupsi Gunung Krakatau yang terjadi tahun 1416 dan 1883, itu erupsi Gunung Krakatau yang sangat dahsyat sehinga menimbulkan tsunami,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.