DPR Minta PBB Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Bambang Soesatyo berbicara kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Ketua DPR Bambang Soesatyo berbicara kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai kelompok teroris. DPR menilai tindakan OPM membunuh belasan karyawan PT Istaka Karya sudah di luar batas. "Kalau kita mau kita bisa mendesak PBB memasukkan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris, sebagaimana definisi PBB itu sendiri," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 13 Desember 2018.

    Menurut Bamsoet, penembakan yang dilakukan OPM terhadap karyawan PT Istaka Karya merupakan tindakan brutal dan keji. Dia juga menganggap insiden itu menimbulkan teror di kalangan warga sipil. Politikus Partai Golongan Karya ini meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dan keras terhadap pelaku, serta memulihkan kondisi keamanan di Papua.

    Baca: Kenapa Anak Papua Ingin Jadi OPM?

    OPM mengakui bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua. Juru bicara Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom mengatakan kelompoknya sengaja menyerang para pekerja proyek TransPapua yang berlokasi di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Nduga.

    Sebby mengatakan OPM menolak segala bentuk pembangunan di Papua. Mereka hanya menuntut diberikannya hak menentukan nasib sendiri, termasuk kemerdekaan Papua dari Indonesia. OPM juga menyebut para pekerja proyek bukan warga sipil, melainkan anggota Tentara Nasional Indonesia.

    Baca: Terima Surat Terbuka Diduga dari OPM, Begini ...

    Saat ditemui seusai rapat paripurna, Bambang membeberkan usulan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan penggunaan operasi militer selain perang. Pemerintah, kata Bambang, perlu menimbang usul PKS.

    DPR juga meminta pemerintah mengkaji perlu tidaknya mengirim pasukan ke Papua dengan tugas operasi militer selain perang. Pemerintah bisa menggunakan rujukan Undang-Undang Antiterorisme dan standard operational procedure (SOP) penanggulangan gerakan separatis maupun kelompok bersenjata. "Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk melihat apakah sudah diperlukan langkah-langkah pengiriman pasukan ke Papua."

    Simak: Satgas Noken Ungkap Alasan Anak-anak Papua ...

    Bambang Soesatyo tak sepakat pendekatan kekerasan ini akan membuat penanganan masalah di Papua malah semakin sulit. Menurut dia keadaan justru akan kian sulit jika pemerintah tak bergerak cepat, keras, dan tegas. "Menurut saya justru yang membuat sulit kalau kita bekerja lambat sehingga mereka terus berkembang," ujar mantan Ketua Komisi Hukum DPR ini.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | SYAFIUL HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.