Jokowi: Kirim Pendamping Program Keluarga Harapan ke Mancanegara

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat acara Peresmian Pembukaan Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional Tahun (KIPNAS) 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 Desember 2018. (KIPNAS) 2018 akan merekomendasi dan mendorong pemerintah untuk dibuatnya undang-undang profesi satpam. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat acara Peresmian Pembukaan Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional Tahun (KIPNAS) 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 Desember 2018. (KIPNAS) 2018 akan merekomendasi dan mendorong pemerintah untuk dibuatnya undang-undang profesi satpam. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyeleksi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bisa dikirim ke luar negeri. "Tahun depan kita akan melakukan pembangunan besar-besaran di sumber daya manusia," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Jambore Sumber Daya PKH di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.

    Rencana Jokowi disambut dengan tepuk tangan meriah dari peserta jambore sebanyak 598 orang. Jokowi mengatakan para pendamping PKH yang telah diseleksi akan dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah. Selain sekolah, mereka juga bisa mendapatkan pelatihan dan studi banding di negara maju agar wawasan mereka semakin terbuka.

    Baca: Jokowi Janji Kerjakan Infrastruktur di Bogor dalam Satu Bulan ...

    Jokowi berharap dengan mengirim mereka ke luar negeri, para pendamping PKH memiliki semangat tinggi membangun negeri. "Jangan sampai ada yang tertinggal. Tadi 15,6 juta (keluarga penerima manfaat PKH). Kita harus memiliki semangat yang sama untuk mengentaskan mereka."

    Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan Program Keluarga Harapan telah menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat pada 2018.

    Baca: Lima Kepala Daerah Pendukung Jokowi Terjerat ...

    Untuk mendorong dan memastikan suksesnya program sebagaimana pesan Presiden Jokowi, Kementerian menugaskan pendamping PKH dari pusat hingga daerah sebanyak 39.700 orang di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. "Mereka jadi salah satu faktor penentu dari kesuksesan program PKH dalam memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial Indonesia," kata Agus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.