La Nyalla, Obor Rakyat dan Isu Jokowi PKI

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • La Nyalla Mattalitti. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    La Nyalla Mattalitti. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    La Nyalla Mengakui 'Dosa'

    Kemarin, eks kader Gerindra La Nyalla blak-blakan mengaku bahwa dirinya yang menyebarkan tabloid Obor Rakyat di Jawa Timur. Mantan Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) itu mengaku telah meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas perbuatannya tersebut. "Saya sudah minta maaf ke Pak Jokowi. Saya datang ke beliau, saya minta maaf bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI," ujar La Nyalla saat ditemui di kediaman Ma'ruf Amin, Selasa, 11 Desember 2018.

    Baca juga: Kata Gerindra Soal Tantangan Adu Salat La Nyalla ke Prabowo

    Selain itu, La Nyalla juga mengaku pernah memfitnah Jokowi beragama Kristen dan keturunan Cina. "Saya yang sebarkan Obor di Jawa Timur dan Madura," ujar dia.

    Menurut La Nyalla, permintaan maafnya sudah diterima oleh Jokowi. Untuk menebus kesalahannya, La Nyalla mengaku sudah berkeliling ke berbagai daerah dan memviralkan bahwa Jokowi bukan PKI. "Saya minta maaf dan mengaku bahwa saya yang sebarkan isu PKI itu, saya yang ngomong Pak Jokowi PKI dan agamanya enggak jelas, saya sudah minta maaf," ujar dia.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, seharusnya La Nyalla ditangkap atas pengakuannya itu. "Redaksi Obor Rakyat sudah divonis bersalah. Harusnya La Nyalla ditangkap," ujar Arief saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 11 Desember 2018.

    Arief mengatakan, gaya kampanye dengan Obor Rakyat bukanlah gaya seorang Prabowo Subianto. Arief menilai sikap mantan ketua umum PSSI itu yang menyebabkan kekalahan Prabowo-Hatta di pilpres 2014. "Akibat La Nyalla yang membuat kampanye hoax dan tidak simpati, akhirnya Jokowi-JK dapat simpati masyarakat dari Obor Rakyat itu," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.