Jokowi Temui 300 Personel Satpam di Istana Negara

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Konferensi Industri Jasa Pengamanan di Istana Negara, Jakarta, 12 Desember 2018. Dalam acara ini turut dihadiri 300 personel satuan pengamanan (Satpam). TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Konferensi Industri Jasa Pengamanan di Istana Negara, Jakarta, 12 Desember 2018. Dalam acara ini turut dihadiri 300 personel satuan pengamanan (Satpam). TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan personel satuan pengamanan (Satpam) mendatangi Istana Negara, Jakarta. Kehadiran mereka dalam rangka menghadiri Konferensi Industri Jasa Pengamanan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Baca: Jokowi Tetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional

    Ketua Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengaman Indonesia (BPP Abujapi), Budi Rianto, mengatakan pihaknya membawa 300 personel di acara ini. Mereka mewakili jutaan Satpam yang ada di seluruh Indonesia.

    "Mungkin ini pertama kalinya Satpam masuk Istana. Jadi ini Satpam geruduk Istana," kata dia dalam sambutannya, Rabu, 12 Desember 2018.

    Dalam acara itu, Jokowi mengatakan jika Satpam bukan semata-mata satuan pengamanan melainkan wajah paling depan dari sebuah perusahaan atau lembaga. Pasalnya, setiap pengunjung yang ingin masuk ke suatu kompleks, kantor, atau mal, yang ditemui pertama kali adalah Satpam.

    "Makanya jadi anggota satpam itu tidak mudah, saya tahu. Satu sisi harus siap melakukan pengamanan setiap saat, di sisi yang lain harus bisa tampil, ramah, menjelaskan," ucapnya.

    Baca juga: Panggil Budayawan, Jokowi Minta Masukan Soal Strategi Kebudayaan

    Jokowi menuturkan jumlah kantor, pertokoan, dan mal semakin lama bertambah banyak. Karena itu, kehadiran satpam sangat diperlukan karena polisi tidak bisa berada di semua tempat untuk menjaga keamanan.

    "Polisi sangat butuh kemitraan dan sangat terbantu dengan jasa pengamanan, yaitu satpam," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.