Pendidikan Antikorupsi Wajib Masuk Kurikulum Mulai 2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan siswa SDN Guntur 03 Pagi menunjukkan gambar yang mereka buat saat mengunjungi gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2018. Pendidikan antikorupsi ini diberikan KPK dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi guna membawa Indonesia bebas dari korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    Puluhan siswa SDN Guntur 03 Pagi menunjukkan gambar yang mereka buat saat mengunjungi gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2018. Pendidikan antikorupsi ini diberikan KPK dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi guna membawa Indonesia bebas dari korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menristekdikti Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin (diwakilkan) menandatangani komitmen implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

    Baca juga: Pukat UGM: Masih Ada Pelemahan Pemberantasan Korupsi Era Jokowi

    Penandatanganan komitmen ini dilaksanakan pada rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Anti-korupsi di Jakarta pada 11-12 Desember 2018. Dengan adanya MoU ini, diharapakan mulai tahun 2019, pendidikan antikorupsi wajib masuk kurikulum di semua jenjang pendidikan.

    Rakornas Pendidikan Anti-korupsi ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mendorong dimplementasikannya pendidikan anti-korupsi di setiap jenjang. Implementasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya kebijakan dari setiap kementerian terkait insersi pendidikan anti-korupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia.

    Pasca penandatanganan komitmen oleh para kepala lembaga, secara lebih teknis direktorat jenderal dari tiap kementerian dan lembaga merumuskan dan menyepakati rencana aksi sebagai upaya percepatan implementasi pendidikan anti-korupsi.

    Setidaknya ada delapan poin rencana aksi yakni; menyusun kebijakan yang mewajibkan pedidikan karakter dan budaya anti-korupsi, menyusun dan mendistribusikan materi pendidikan karakter dan budaya anti-korupsi, melakukan pendampingan pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, menyiapkan sumber daya manusia, anggaran dan sumber daya lainnya, serta satuan pendidikan khusus/ pokja yang memadai dalam ralisasi rencana aksi pendidikan karakter.

    Poin rencana aksi selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya anti-korupsi, melakukan publikasi terhadap kepatuhan implemetasi pendidikan karakter dan budaya anti-korupsi; serta mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang
    dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara lain melalui platform JAGA-KPK.

    Baca juga: LSI: 52 Persen Responden Berpersepsi Korupsi Meningkat Tahun Ini

    Menristekdikti M. Nasir mengatakan, sangat senang ikut merealisasikan pendidikan antikorupsi dalam bentuk MoU tersebut. "Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan kepada semua mahasiswa yang ada di Indonesia," ujar dia.

    Mendikbud Muhadjir Effendy juga mengatakan hal serupa. "Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dari KPK yang membuat langkah strategis dan konkret untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi di negara kita," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lembaga Survei: 5 Hal Penting dalam Quick Count Pilpres 2019

    Perkumpulan Survei Opini Publik angkat bicara soal quick count di Pemilu dan Pilpres 2019 yang diragukan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.