Minggu, 22 September 2019

Gelar Festival Anak Jujur, KPK: Ingin Bangun Kejujuran

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat berbicara dalam Festival Anak Jujur #2 di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 1 Desember 2017. TEMPO/M. Yusuf Manurung

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat berbicara dalam Festival Anak Jujur #2 di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 1 Desember 2017. TEMPO/M. Yusuf Manurung

    Tempo.co, Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggelar Festival Anak Jujur #2, Jumat, 1 Desember 2017. Acara itu diisi diskusi seputar pendidikan antikorupsi serta menyajikan sosio drama sekolah.

    "Mau mengingatkan lagi bahwa sebenarnya rumah dan sekolah tidak boleh terpisah,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di lokasi acara. “Kita ingin membangun kejujuran, ada unsur chek and balance, keterbukaan dan komunikasi di dalam dan luar lingkungan."

    Dalam diskusi, Saut mengusulkan agar stasiun televisi di Indonesia bersedia memberikan waktu untuk menayangkan siaran bertajuk pendidikan antikorupsi bagi anak. "Paling hanya 15 menit saja dalam satu minggu, tapi sama semua kompak,” katanya. “Nanti KPK yang nyiapin materinya."

    Setelah diskusi, Saut dan peserta acara ikut bergabung dalam sosio drama. Latar belakang drama itu bercerita tentang lingkungn di dalam dan luar sekolah. Saut bersama pemeran drama memperagakan segala tingkah laku para pelajar. "Sosio drama ini mengingatkan kita untuk selalu satu, baik di dalam rumah dan sekolah. Supaya suatu saat muncul pemimpin berintegritas yang tidak terpengaruh di mana pun ia berada," kata Saut.

    Kegiatan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK ini dihadiri oleh sejumlah penggiat pendidikan. Selain itu terlihat juga penyanyi Oppie Andaresta dan grup band Rafi and Friends.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.