Komnas HAM Sebut Kasus Wasior Wamena Paling Bisa Segera Diproses

Ketua Komisionir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Ahmad Taufan Damanik didampingi Anggota Komsioner, Beka Ulung Hapsara (kiri), Amirudin (kanan) dan Munafrizal Manan (kedua kiri)saat memberikan keterangan kepada media tentang peristiwa penembakan yang menewaskan 31 pekerja di Kabupaten Nduga di Kantor Komnasham Jakarta, 5 Desember 2018. Tempo/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan agar penyidikan kasus Wasior Wamena segera dimulai. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan kasus yang terjadi pada 2001 itu paling memungkinkan untuk segera diproses oleh Kejaksaan Agung jika dibandingkan dengan sembilan kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi, Komnas HAM Beri Rapor Merah

"Sebenarnya yang paling dekat Wasior Wamena terlebih dahulu. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri juga sudah menyampaikan itu," kata Beka di Hotal Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 10 Desember 2018.

Kasus Wasior terjadi pada 13 Juni 2001. Saat itu aparat Brimob Polda Papua menyerbu Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Penyerbuan dipicu terbunuhnya 5 anggota Brimob dan seorang sipil di PT Vatika Papuana Perkasa.

Dalam peristiwa itu tercatat empat orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang, dan 39 orang disiksa.

Adapun peristiwa Wamena terjadi pada 4 April 2003 saat masyarakat sipil Papua sedang merayakan Paskah. Namun saat itu aparat melakukan penyisiran di 25 kampung.

Penyisiran berawal dari sekelompok masa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Saat penyerangan itu dua anggota Kodim tewas. Adapun setelah penyisiran 25 kampung, dilaporkan 9 tewas dan 38 orang luka berat.

Beka mengatakan komitmen penyelesaian kasus Wasior Wamena ini sebelumnya disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sidang Perserikatan Bangsa Bangsa. Dia berujar Komnas HAM hanya mengingatkan pemerintah ihwal komitmen itu.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik secara terpisah mengatakan, kasus Wasior Wamena dan Jambu Keupok, Aceh memang bisa diproses terlebih dulu.

Dia menilai, kedua kasus itu tak terlalu besar konflik politik ideologisnya. Taufan mengatakan instruksi itu pula yang diberikan Jokowi kepada Jaksa Agung M. Prasetyo dalam pertemuan ketiga pihak yang melibatkan Istana, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM sebelumnya.

Baca juga:  Jokowi Bakal Percepat Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

"Arahan dari beliau sangat jelas supaya kasus ini, terutama beberapa kasus yang dianggap mungkin komplikasi politik ideologinya tidak terlalu berat untuk dimulai proses yudisialnya," ujar Taufan.

Dalam peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh pada hari ini, Taufan mereflesikan perjalanan Komnas HAM yang dibentuk sejak seperempat abad lalu. Komnas HAM telah menangani penyelidikan 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lampau. Baru tiga di antaranya yang sudah rampung menempuh penyelesaian secara yudisial, yaitu kasus Timor Timur 1999, Abepura 2000, dan Tanjung Priok 1984.






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

5 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

1 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

1 hari lalu

KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

KKJ menilai peretasan terhadap puluhan awak redaksi Narasi mengancam kebebasan pers.


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

3 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

3 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

3 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

4 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

5 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

6 hari lalu

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?